PEKANBARU, GORIAU.COM - Meski sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya untuk melindungi dan mengayomi Tahura SSK II, namun Dishub menilai langkah penyelamatan bukanlah masalah gampang. Hanya saja, Dishut tidak menjelaskan mengapa penegakan hukum tidak bisa dilakukan.

Kepala Dishut Riau melalui Bachder staf senior di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura SSH II, Senin (11/2/2013) mengatakan, Dishut Riau cukup paham dengan masalah Tahura termasuk berkurangnya lulasan yang hanya 1.500 hektar.

"Bagaimana tidak, akibat ulah perambah illegal, Tahura SSH II yang ditetapkan Menteri Kehutanan dan Perkebunan sesuai SK Menhutbun Nomor 348/Kpts-II/99 itu seluas 6.172 hektar. Kini tersisa luasan tidak lebih dari seperempatnya saja atau sekitaran 1.500 hektar yang masih kawasan hutan lestari," terangnya.

Namun ia mengatakan, untuk menyelamatkan Tahura SSH II dari perambah illegal bukanlah masalah gampang atau bukan tidak maunya Dishut Riau melakukannya pengamanan. Sebab dalam ini sambungnya, Dishut Riau sudah tunjukkan komitmen untuk menyelamatkan Tahura namun masalahnya tidak semudah itu.

Disinggung soal adanya mafia jual beli lahan di dalam kawasan Tahura SSH II? Dalam hal ini, Bachder mengatakan, itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi dilakukan oknum-oknum. Namun adanya hal ini, katanya tidak menjadi penghambat bagi pihak Dishut Riau untuk melakukan pengembalianya kesemula kawasan ini. (rdi)