PEKANBARU – Kekhawatiran masyarakat atas penertiban tambang galian C ilegal akhirnya mendapat perhatian dari Komisi III DPRD Riau. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di Kota Pekanbaru, para wakil rakyat menegaskan bahwa penertiban ini bukan untuk memutus mata pencaharian warga, melainkan mendorong legalitas usaha agar penghasilan rakyat tetap aman dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat.

"Kami tidak ingin masyarakat kehilangan pekerjaan. Tapi di saat yang sama, kita juga tidak bisa membiarkan tambang beroperasi tanpa aturan. Fokus kami adalah bagaimana semua usaha ini bisa dilegalkan," ujar Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, Ahad (25/5/2025).

Edi menegaskan, Provinsi Riau tengah menghadapi defisit anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Oleh karena itu, legalisasi sektor-sektor usaha yang potensial, seperti tambang galian C, menjadi salah satu solusi penting. Namun, ia juga mengakui bahwa prosedur perizinan tambang selama ini terlampau rumit dan menjadi hambatan utama masyarakat untuk berusaha secara resmi.

"Masalah utama justru ada pada regulasi yang berbelit-belit. Masyarakat kesulitan mengurus izin, akhirnya jalan pintas yang diambil. Ini yang harus dibenahi," jelasnya.

Menurutnya, Komisi III akan segera beraudiensi dengan Kapolda Riau untuk membahas upaya penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ingin tertib secara hukum. Edi menyebut, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyederhanaan izin harus jadi prioritas.

"Kita ingin masyarakat bisa bekerja tenang, tanpa ketakutan dikejar aparat atau diperas oleh oknum. Jika izin mudah, mereka bisa setor langsung ke negara, bukan ke tangan-tangan gelap," urainya.

Ia juga menambahkan bahwa langkah serupa akan dilakukan di Kabupaten Kampar setelah Pekanbaru. DPRD berkomitmen memberi pendampingan agar pengusaha tambang kecil bisa bertahan dan berkontribusi pada pembangunan daerah. ***