BAGANSIAPIAPI – Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tengah melakukan audit terhadap 123 Penjabat (PJ) Penghulu yang tersebar di 18 kecamatan. Proses audit ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Inspektorat Kabupaten Rohil, Roy Azlan, menegaskan bahwa audit ini mencakup seluruh penggunaan anggaran yang diterima desa dari negara.

"Audit rutin dilakukan setiap tahun. Jika ditemukan kesalahan atau pelanggaran, maka ada sanksi dan konsekuensi, termasuk kewajiban mengembalikan uang negara," ujar Roy Azlan, Rabu (5/3/2025).

Audit dan pengawasan ini bertujuan agar aparatur desa menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola anggaran. Roy Azlan juga menekankan bahwa setiap belanja desa, termasuk pengadaan mobil ambulans dan kebutuhan lainnya, harus dilakukan secara prosedural dan tidak melanggar aturan.

"Kami sudah menerima informasi mengenai pengadaan ambulans di beberapa desa dan akan memeriksa sejauh mana proses pengadaannya, termasuk apakah kendaraan yang dibeli merupakan mobil baru atau bekas berdasarkan dokumen yang ada," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun, beberapa PJ Penghulu telah dilaporkan oleh warga ke Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan Negeri dan Polres Rohil.

"Saat ini Inspektorat sedang melakukan audit, sementara di tahun 2024 hingga awal 2025, ada beberapa PJ Penghulu yang sudah dilaporkan ke APH," ujar Hendri, warga Bagansiapiapi.

Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh sejumlah PJ Penghulu diduga bermasalah karena kurangnya keterlibatan Badan Perwakilan Kepenghuluan (BP Kep), yang berperan sebagai perwakilan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran desa.

Selain itu, ada dugaan bahwa beberapa PJ Penghulu melakukan swakelola proyek tanpa transparansi, bahkan mengutamakan kepentingan pribadi, seperti membangun jalan di tanah milik sendiri atau menggali parit di area pribadi.

Masyarakat Rohil kini menanti langkah tegas dari Bupati dan Wakil Bupati Rohil, H. Bistaman dan Jhony Charles, dalam upaya memperbaiki sistem pengelolaan dana desa agar lebih efisien, tepat sasaran, dan menghindari potensi proyek fiktif yang merugikan negara.

Diharapkan dengan pengawasan ketat serta audit yang transparan, praktik penyimpangan seperti pengadaan ternak dan proyek pertanian untuk ketahanan pangan yang hanya sekadar laporan di LPJ dapat dicegah.

"Di Rohil ini, ada PJ Penghulu yang berasal dari pegawai PPPK (P3K) dan bukan dari ASN. Bahkan, ada yang merangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah sekaligus PJ Penghulu. Bagaimana Inspektorat menyikapi hal ini?" ujar seorang warga yang mempertanyakan sistem administrasi dalam pengangkatan PJ Penghulu sebelumnya. ***