BENGKALIS, GORIAU.COM - Berbagai peraturan yang telah dibuat dalam upaya melestarikan ikan terubuk di Riau dinilai belum cukup. Perlu ada kelembagaan khusus yang memuat secara detail hak dan kewajiban dari seluruh elemen terkait. Tidak hanya Kabupaten Bengkalis, melainkan juga Kabupaten Kepulauan Meranti dan Siak serta Pemerintan Provinsi Riau.

Hal itu terungkap dalam diskusi persiapan pembentukan kelembagaan kawasan suaka perikanan terubuk, bertempat di ruang pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bengkalis, Senin (11/11).

Diskusi yang dibuka Kepala DKP melalui Kabid Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Anshorudin tersebut turut menghadirkan sejumlah pemateri antara lain, Setiono dari Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) Jakarta, Deni Efizon dan Fauzi dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Turut hadir juga Afdal Kamil, Kasi Pendayagunaan dan Pelestarian pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, serta utusan dari Kabupaten Kepulauan Meranti dan Siak, dan masyarakat nelayan.

Mengawali pertemuan tersebut, Anshorudin menggarisbawahi bahwa berbagai aturan yang dikeluarkan dalam usaha pelestarian ikan terubuk sama sekali bukan melarang masyarakat nelayan untuk menangkap ikan terubuk. Namun, hanya membatasi melakukan penangkapan pada saat-saat tertentu. Selanjutnya, untuk lebih efektifnya pelaksanaan di lapangan, maka dirasakan perlu untuk membentuk suatu kelembagaan.

Hal senada diungkapkan Afdal Kamil, dirinya mencontohkan tentang aktifitas penangkapan telur penyu di Padang yang sampai saat ini masih terus berjalan. Logikanya hal itu tidak terjadi karena sudah ada aturan yang melarang tidak hanya nasional melainkan juga inernasional.

''Karena itu adanya sebuah kelembagaan kawasan suaka perikanan terubuk perlu untuk dibentuk,'' ujarnya.

Di sisi lain Setiono mengatakan dengan adanya kelembagaan, maka akan memilki peran yang sangat penting antara lain, peningkatan sumber daya manusia; penatakelolaan kelembagaan; peningkatan kapasitas infrastruktur; penyusunan peraturan pengelolaan kawasan; pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat; pengembangan kemitraan; pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan; pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan; serta monitoring dan evaluasi.

Deni Efizon memaparkan secara rinci tentang seluk ikan terubuk, mulai dari aspek ekologi, biologi, dan sosial budaya bagi masyarakat. Berdasarkan kawasan suaka perikanan ikan terubuk yang telah ditetapkan, maka ada tiga kabupaten yang terlibat yaitu Bengkalis, Meranti dan Siak.

Menurut peneliti ikan terubuk ini, untuk melestarikan ikan terubuk tidak hanya cukup dilakukan oleh Bengkalis, melainkan juga dua kabupaten lainnya.

Sebelum membesar dan berubah kelamin menjadi betina, ikan terubuk menghabiskan masa kecilnya (jantan) di perairan sungai Siak. Kalau Siak tidak peduli dengan hal itu maka sudah barang tentu ikan terubuk dewasa tidak akan ditemukan di Selat Bengkalis.

Deni menjelaskan tentang sudah adanya buku strategi dan rencana aksi pengelolaann ikan terubuk. Walau belum diedarkan secara umum, buku tersebut memuat secara rinci tentang hal-hal apa yang harus dilakukan agar ikan terubuk tetap lestari. Buku tersebut, walau sudah memuat secara detail tapi tanpa adanya kelembagaan khusus dalam pelestarian ikan terubuk, maka tidak akan berarti apa-apa.

''Kelembagaan yang akan kita bentuk nantinya lah yang akan mengeksekusi buku ini,'' ujar Deni.jfk