
JAKARTA - Firli Bahuri yang baru saja diberhentikan sebagai ketua dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga tidak melaporkan aset miliknya yang tersebar di berbagai daerah ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dikutip dari Tempo.co, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak menyebut aset milik Firli Bahuri yang tidak tercatat dalam LHKPN itu tersebar mulai dari Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Kota Yogyakarta, Klaten, sampai Sleman dan Bantul.
Lanjut Ade Safri, itu belum termasuk spot lainnya berupa aset tanah dan bangunan yang saat ini sedang didalami.
"Itu merupakan salah satu materi yang sedang didalami oleh penyidik, tapi yang jelas berupa aset dan bangunan,” kata Ade Safri di Polda Metro Jaya pada Kamis (28/12/2023).
Ade mengungkapkan hal itu saat ditanyakan tentang nilai nominal aset Firli Bahuri yang kini menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan tersangka penerima gratifikasi.
Harta Firli beserta istri dan anggota keluarganya yang lain menjadi obyek pemeriksaan penyidik pada Rabu lalu.
Ade Safri menerangkan, sedang dilakukan penyidikan lebih jauh soal waktu perolehannya, disesuaikan dengan kurun atau periode terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.
"Jadi saat ini untuk penyidikan yang kami lakukan terhadap perkara a quo soal pelanggaran pasal 12e atau 11 maupun 12b Juncto Pasal 65 KUHP perbuatan berulang,” ucapnya.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto sempat menyebut kasus Firli masih mungkin berkembang untuk potensi dugaan tindak pidana pencucian uang. Karyoto mengutarakan itu untuk menjawab kenapa belum juga menahan mantan atasannya di KPK tersebut.
"Nanti akan kami update berikutnya,” katanya.
Ade Safri menguatkan keterangan itu dengan mengatakan ada kemungkinan penyidik akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang lantaran temuan-temuan dan fakta baru selama masa penyidikan.***