JAKARTA - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat berencana menutup lima misi diplomatik di berbagai negara, termasuk Konsulat di Medan, Indonesia. Rencana pengurangan perwakilan luar negeri ini telah disampaikan kepada Kongres AS pada akhir pekan lalu.

Rencana penutupan ini menargetkan Kedutaan Besar di St. George's, Grenada, serta konsulat di Nagoya (Jepang), Medan (Indonesia), dan Winnipeg (Kanada). Satu lokasi lainnya adalah kantor cabang kedutaan di Douala, Kamerun. Langkah ini dilaporkan oleh sumber anonim karena dokumen pemberitahuan ke kongres tersebut belum dipublikasikan secara resmi.

Kebijakan ini menjadi langkah langka dari pemerintah AS karena penutupan misi secara serentak ini tidak dipicu oleh peristiwa geopolitik tertentu. Pada bulan-bulan awal pemerintahannya tahun lalu, Presiden Donald Trump dilaporkan mulai menyusun rencana penutupan sejumlah misi diplomatik asing untuk menyelaraskan birokrasi dengan agenda "America First".

Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih sebelumnya sempat mengusulkan program penutupan yang lebih luas, menargetkan hingga 30 misi diplomatik. Beberapa pejabat internal menilai sejumlah kantor perwakilan berukuran kecil tidak esensial dan membebani efisiensi biaya operasional.

Merespons isu ini, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan tertulis pada Minggu (2/6/2026). Pihaknya tidak mengonfirmasi secara spesifik nama-nama pos yang akan ditutup, namun menegaskan komitmen untuk mematuhi prosedur pemberitahuan kongres. Departemen tersebut menyatakan sedang fokus memastikan keberadaan diplomatik negara berjalan efisien dan efektif.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio menyebut kebijakan ini berkaitan dengan efisiensi. Langkah-langkah pengurangan biaya dipandang sebagai hal yang diperlukan untuk menyesuaikan ukuran organisasi yang sering dinilai terlalu besar dan birokratis oleh kalangan konservatif, paparnya.

Rencana ini mendapat sorotan dari Partai Demokrat serta mantan pejabat keamanan nasional AS. Mereka menilai perampingan jejak diplomatik dan pembubaran Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang selama ini memberikan bantuan global bernilai miliaran dolar, berisiko melemahkan kepemimpinan Amerika. Kekosongan diplomatik tersebut dikhawatirkan akan segera diisi oleh negara pesaing seperti China dan Rusia.

Sebagai perbandingan, pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden, AS justru gencar membuka sejumlah misi diplomatik baru di kawasan Pasifik guna mengimbangi pengaruh China. Saat ini, perwakilan Beijing beroperasi secara aktif di St. George's, Nagoya, dan Medan, meskipun mereka tidak memiliki perwakilan diplomatik di Douala maupun Winnipeg.***