
JAKARTA – Mahfud MD memaparkan sederet persoalan mendasar dalam tubuh Polri dan institusi keamanan melalui tayangan YouTube Forum Keadilan TV yang dirilis Kamis (20/11/2025). Dalam penjelasannya, ia mengungkap arahan keras Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar memastikan keberpihakan aparat sepenuhnya kepada masyarakat.
Mahfud menirukan kembali ucapan Presiden dalam rapat tertutup tersebut.
“‘Sampai gini Pak, kamu Pak Listyo, Pak Agus Panglima, gak ada gunanya kamu bintang empat ini kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal,’” ungkapnya.
Ia menilai arahan itu menggambarkan desakan kuat dari Presiden terhadap dua pucuk pimpinan keamanan untuk menjalankan fungsi institusi secara efektif. Menurutnya, persoalan yang disorot publik selama ini cenderung berulang karena akar masalah belum tersentuh.
“Masalah yang menjadi sorotan masyarakat itu sama identifikasinya. Kenapa gak jalan? Maka kuncinya dua sementara ini. Satu leadership gak ada, yang kedua intervensi politik,” tegasnya.
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri itu menjelaskan bahwa stagnasi kinerja bukan hanya muncul dari laporan publik, tetapi juga terlihat dalam evaluasi internal Mabes Polri yang menunjukkan kemerosotan kualitas kepemimpinan di level menengah.
Mahfud membeberkan bahwa sebagian besar Kepala Kepolisian Sektor dinilai tidak memenuhi standar.
“Di tempat kami Pak, 67 persen Kapolsek itu tidak perform loh. 67 sendiri yang bilang itu dan ada puluhan Kapolres yang tidak memenuhi syarat untuk kinerjanya itu tidak perform sama sekali,” urainya.
Ia menyebut data tersebut berasal dari presentasi internal Polri, sehingga menggambarkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembenahan struktural secara menyeluruh.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menegaskan pentingnya menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan perwira aktif TNI/Polri menduduki jabatan sipil yang tidak relevan. Ia menuturkan bahwa keputusan tersebut berlaku otomatis sejak diketuk.
“Putusan MK itu berlaku sejak mengikat dan sejak ada ketok itu harus dimulai proses penarikan (anggota TNI/Polri dari jabatan sipil),” katanya.
Ia menambahkan bahwa sejumlah jabatan struktural dapat diubah kapan saja bila sudah tidak sesuai aturan.
“Jabatan struktural seperti Dirjen, Irjen itu gak pakai periode, bisa diganti sewaktu-waktu,” sambungnya.
Menutup pemaparannya, Mahfud menyoroti sistem kuota 30 persen hak prerogatif Kapolri dalam rekrutmen perwira baru. Ia mendorong agar skema itu dihapus dan diganti sistem berbasis kompetensi.
“(Jatah 30 persen hak prerogatif Kapolri dalam penerimaan perwira baru) harus dihilangkan dong, jadi semuanya harus meritokrasi,” pungkasnya. ***