PEKANBARU – Krisis keuangan yang melanda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadi perhatian banyak pihak. Pengamat politik dan lingkungan, Edy Sabli, yang juga dosen pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR), menilai kondisi ini dapat berdampak serius terhadap pelayanan masyarakat dan pembangunan di Riau.

“Potensi nol kegiatan di Pemprov Riau pada 2025 akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik dan membuat pembangunan daerah jalan di tempat. Ini tentu berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Riau,” ujar Edy, Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menghadapi beban berat karena harus menangani defisit anggaran yang mencapai Rp3,5 triliun, jumlah terbesar dalam sejarah Riau. Angka tersebut hampir 50% dari total APBD Pemprov Riau pada 2025.

Edy menilai bahwa pemerintah harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas dalam mencari sumber pendapatan daerah yang potensial. Riau dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, baik dari hasil perkebunan, minyak bumi, tambang, maupun perikanan, namun potensi ini belum tergali secara optimal.

Selain itu, potensi pajak kendaraan besar non-BM yang beroperasi di Riau juga perlu diperhatikan. Edy menekankan bahwa aturan terkait pajak kendaraan luar daerah harus segera ditertibkan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah.

“Krisis ini menjadi ujian besar bagi Gubernur Abdul Wahid dalam menyelesaikan persoalan keuangan daerah. Ini bukan perkara mudah, tetapi harus segera dituntaskan agar tidak semakin berdampak buruk bagi masyarakat,” tambahnya.

Sebagai langkah awal, Edy menyarankan agar bantuan dana hibah kepada instansi vertikal ditangguhkan. Sebab, mereka memiliki anggaran sendiri dari pemerintah pusat, sehingga bantuan dari APBD hanya akan menjadi beban tambahan bagi daerah yang sedang menghadapi krisis keuangan.

“Kebijakan ini harus dievaluasi agar anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat Riau,” pungkasnya. ***