DUMAI,GORIAU.COM - Ketua DPRD Riau Zainal Efendi mengatakan penyerahan draf APBD Perubahan 2013 terlambat.  Karena, draf itu baru masuk beberapa hari lalu. Hingga saat ini belum ada pembahasan sama sekali.

"Memang baru masuk, tapi secepatnya dibahas," ujarnya kepada Goriau.com Kamis (26/9/13).Sebelumnya ia mengaku sudah memerintahkan tiap komisi untuk meminta evaluasi penggunaan dari SKPD. Supaya kerja dan realisasi penggunaan anggaran lebih terukur. Selain itu, juga diminta agar SKPD mempresentasekan programnya kedepan.APBD Perubahan 2013 Kota Dumai terlambat masuk ke DPRD Dumai. Akibatnya, penyelesaian pembahasannya melampaui target, yakni Agustus 2013. Sedangkan saat ini sudah memasuki minggu terakhir di bulan September.

Menurut anggota Banggar Kota Dumai, Amris keterlambatan APBD-P tidak ada persoalan untuk pembangunan dan program. Namun,sebaiknya dibahas di Bulan Agustus supaya anggaran bisa berjalan maksimal hingga akhir tahun. Tetapi, ia mengaku, untuk menyurati Pemko Dumai dumai domain dia sebagai anggota."Masalah itu harusnya ketua (Ketua DPRD Dumai) yang menyelesaikan, dengan mengirimkan surat ke Pemko. Sebenarnya tidak ada masalah kalau terlambat, tetapi itu tidak persoalan," ujar Amris.Dikatakannya, sebetulnya pembahasan APBD P tidak perlu buru-buru. Karena realisasi anggaran APBD murni 2013 sangat kecil sampai saat ini. Sementara itu, wakil ketua DPRD Riau, Zainal Abidin mengatakan pihaknya sebagai pimpinan tidak perlu menyurati Pemko meminta APBD-P segera diajukan. Ia menganggap hal itu sudah kewajiban Pemko Dumai bila waktu pembahasan sudah tiba. Ia mengaku, mengenai hal DPRD Dumai sebaiknya pasif saja."Pemko itu sudah tahu dengan tugasnya, tak perlu kita surat-surati," katanya.Ditanya tentang keterlambatan pembahasan APBD-P, ia tidak mempersoalkan lebih jauh. Karena menurutnya, APBD murni masih jauh dari harapan. Ia berharap, serapan anggaran APBD murni bisa meningkat mengingat pembahasan APBD P sudah melampaui batas waktu."Lagi pula APBD P kan tidak banyak kepada proyek yang sifatnya tinggi. Namun, setidaknya oktober nanti selesai," katanya.Terpisah, Wali Kota Dumai, Khairul Anwar mengatakan pihaknya sudah mengajukan APBD P kepada DPRD Dumai. Pernyataan itu sangat bertentangan dengan pengakuan DPRD bahwa sampai saat ini belum melihat apalagi membahas dengan SKPD."sudah disampaikan ke dewan, September ini selesai," tegasnya.Ia mengakui, APBD murni memang masih kecil serapan anggarannya. Tetapi, ia belum tahu berapa persentasenya. Setidaknya, Khairul Anwar membeberkan, bahwa serapan yang terkecil berada disektor dinas PU. Namun, programnya sudah masuk tender, dan akan dimanfaatkan secepatnya."kepada satker yang bersifat operasional dapat mengejar ketertinggalannya. Karena, kita ingin menekan Silpa sampai sekecil-kecilnya," katanya.Untuk APBD P, ia menargetkan prioritas kepada satker yang membutuhkan lebih banyak anggaran. Di antaranya pada yang membidangi infrastruktur.(egy)