PEKANBARU - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau tengah menyusun strategi agar keuangan daerah tidak mengalami defisit terlalu banyak jika sewaktu-waktu jatah Dana Bagi Hasil (DBH) nya dipotong oleh pemerintah pusat.

"Kami akan mengumpulkan beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tidak bisa merealisasikan programnya, karena dari sisa dana yang tidak terpakai itulah bisa kita jadikan dana penyeimbang untuk menutupi kekurangan dana daerah dalam APBD Perubahan," ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Provinsi Riau, Rahmad Rahim kepada GoRiau.com, Senin (22/8/2016) di Pekanbaru.

Ia pun mendesak SKPD supaya melakukan inventarisasi terhadap program-program kerjanya yang tidak dapat dijalankan. Tujuannya supaya anggaran yang tidak terpakai itu dapat dilaporkan dengan segera dan dimasukkan dalam dana penyeimbang.

"Kita memang belum tahu akan terkena dampak pemotongan DBH atau tidak dan totalnya berapa. Tetapi kita di Riau tetap akan melakukan rasionalisasi dan menyiapkan dana penyeimbang untuk mengantisipasi defisit anggaran," tutupnya.

Untuk diketahui, pemerintah pusat akan memangkas anggaran DBH pada APBN-P 2016 sebesar Rp 68,8 triliun. Sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas (migas), pemotongan DBH ini pun dikhawatirkan akan membuat kondisi perekonomian Riau semakin buruk. ***