PEKANBARU – Anggota Komisi V DPRD Riau, M Alga Viqky Azmi, mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan jika menemukan ada sekolah yang menahan ijazah siswa setelah kelulusan. Ia menegaskan bahwa praktik penahanan ijazah dengan alasan apa pun, termasuk tunggakan biaya, tidak dibenarkan.

"Jangan ada lagi sekolah yang tahan ijazah murid. Kalau ada, lapor ke kami," tegas Alga, Kamis (23/5/2025).

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkalis, Dumai, dan Kepulauan Meranti itu menambahkan bahwa larangan tersebut berlaku untuk seluruh sekolah, termasuk swasta. Menurutnya, sekolah swasta juga menerima dana dari pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga tidak berhak menahan hak siswa.

"Jadi saya imbau kepada masyarakat Riau, terutama di Dapil saya, jika ada yang ijazahnya ditahan, segera laporkan ke kami di Komisi V DPRD Riau," ujar politisi Fraksi PDIP itu.

Masalah penahanan ijazah setiap tahun menjadi keluhan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu yang belum mampu melunasi iuran sekolah. Sebelumnya, Gubernur Riau, Abdul Wahid, juga telah meminta seluruh sekolah untuk tidak melakukan penahanan ijazah terhadap siswa yang telah dinyatakan lulus.

Komisi V DPRD Riau menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak siswa agar dapat melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja tanpa hambatan administratif. ***