PEKANBARU – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengajak semua pihak, untuk menyoroti kebiasaan Anggota DPRD Riau yang gemar melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Hura-hura berkedok perjalanan dinas ini, menurut Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik, selalu menjadi catatan serius dari Fitra Riau terhadap kinerja DPRD Riau. Apalagi, aktivitas ini berulang setiap tahunnya dan tidak pernah membawa manfaat terhadap perbaikan pembangunan di Riau.

"Dengan demikian, perjalanan dinas luar negeri tersebut terkesan hanya untuk hura-hura," kata Taufik, Rabu (13/7/2022).

Kegemaran para wakil rakyat ini, jelas Taufik, menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apa yang menjadi tujuan mereka dalam Kunker itu. Dan sekalipun, tak pernah ada penjelasan dari DPRD Riau. Sehingga, wajar jika masyarakat menaruh rasa curiga yang amat tinggi kepada DPRD Riau.

Fitra Riau mencatat, biaya perjalanan dinas DPRD Riau yang dialokasikan dalam APBD tahun 2022 ini mencapai Rp 16,7 M. Itu meliputi semua kebutuhan Kunker ini.

"Pembiayaan transportasi Taksi selama di sana, penginapan, uang harian, biaya tiket, biaya sewa kendaraan, biaya makan dan kebutuhan lainnya, termasuk untuk biaya pengurusan izin visa keberangkatan, semua bersumber dari uang rakyat," tegasnya.

Ditambahkan Taufik, secara konsisten DPRD Riau juga menganggarkan untuk belanja Kunker ke luar negeri di setiap tahunnya, sehingga hal ini tidak menjadi keheranan publik.

"Misalnya di tahun sebelumnya 2021 dialokasikan sebesar Rp12,97 Miliar dan Rp 16,03 miliar di tahun 2020. Namun dalam pelaksanaanya tidak jadi dilakukan karena kondisi pandemi covid yang tidak memungkingkan untuk berangkat," terangnya.

Berdasarkan catatan tahun 2019 kunker dewan riau ke luar negeri menelan biaya mencapai Rp 17,3 Miliar untuk kebutuhan 65 anggota dewan dalam kegiatan kunker tersebut.

Tentu publik melihat dari hasil kunker tersebut sama sekali tidak ada dampak perbaikan terhadap pembangunan di provinsi Riau, terlebih lagi pada tahun ini Dewan masih saja mau melakukan kunker keluar negeri.

"Makanya penting publik menolak kegiatan Kunker tersebut yang akan menelan biaya yang tidak sedikit," katanya.

Selama ini, lanjut dia, anggaran belasan miliaran uang yang keluarkan untuk Kunker, juga tidak ada timbal balik bagi daerah, malah laporan kunker tersebut tak pernah dilihat oleh publik.

"Apa saja kegiatan yang dilakukan disana, apa hasilnya dari kegiatan itu dan apa yang harus dikerjakan ketika kembali ke riau,juga tak ada nampaknya," tegasnya lagi.

Jelas publik menilai kunker yang selama ini dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi dan hanya berfoya-foya anggota dewan saja. Seharusnya Anggota Dewan tersebut harus memiliki jiwa tahu diri, bahwa selama ini mereka berkerja dan berkegiatan menggunakan fasilitas dari uang rakyat.

"Sepatutnya apa yang dikerjakan mereka harus tahu pula publik, sudah berangkat diam-diam, laporan pun tak ada dan hal yang ingin dibuat sepulangan dari kunjungan juga tak jelas. Ini sama artinya dewan riau hanya pandai menghabiskan anggaran rakyat saja," tambahnya. ***