BUKIT BATU, GORIAU.COM - Konggres atau rapat umum yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Utusan Kecamatan (AMUK) yang mengklaim dirinya perwakilan masyarakat enam kecamatan, Senin (8/10/2012) lalu di Sungai Pakning, Bengkalis, Riau, dituding merupakan ajang memprovokasi masyarakat di seluruh Negeri Junjungan.

''Kongres AMUK yang dilaksanakan dengan mengaklaim diri mereka sebagai perwakilan masyarakat enam kecamatan itu, sangat tidak profesional. Orasinya berlebih-lebihan, memprovokasi masyarakat serta menawarkan konflik ke tengah masyarakat yang berujung pada perpecahan,'' tegas Rusdi Ispandi, ketuaKDepot Kreasi Anak Melayu (Dekam) Bukit Batu, Rabu (10/10/2012).

Sikap tersebut juga untuk untuk menciptakan kebencian masyarakat di enam kecamatan yaitu Bukit Batu, Siak Kecil, Rupat, Rupat Utara, Mandau dan Pinggir terhadap masyarakat di kecamatan Bengkalis dan Bantan. Sedangkan demo GRBB tidak pernah mengajak masyarakat untuk saling bermusuhan dan terpecah, tetapi sebagai koreksi.

''Aksi balasan AMUK itu ditengarai karena ada kepentingan sekelompok orang. Seharusnya dalam kondisi sekarang, DPRD dan Lembaga Adat Melayu (LAM) turun tangan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat,'' harap Rusdi menawarkan solusi.

Akan tetapi sambung pria asli Bukit Batu ini, DPRD dan LAM Bengkalis seperti tidak mau tahu dan lebih memilih menjadi penonton. Situasi seperti inilah yang bakal memicu perpecahan bahkan bisa menjurus menjadi konflik antar masyarakat. Tidak hanya antara masyarakat di enam kecamatan dengan dua kecamatan tetapi juga sesama masyarakat di kecamatan Mandau, Bukit Batu atau Rupat.

Kawal Hak Interpelasi

Sementara itu, anggota presidium GRBB, Akramudin Noer kemarin menegaskan bahwa komitmen DPRD untuk menjalankan hak interpelasi diragukan. Untuk itu katanya GRBB akan selalu mengawal proses penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Bengkalis, supaya penggunaan hak interpelasi tidak mengelabui masyarakat terkait tuntutan GRBB saat aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

''Pada rapat paripurna Selasa (9/10/2012) lalu, dewan memang telah memutuskan penggunaan hak interpelasi terhadap bupati dan wakil bupati. Kita berharap, proses tersebut berjalan dengan benar sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan serta konstitusi negara, bukan akal-akalan dewan,'' ucap Akramudin.

Dikemukakannya, banyak persoalan yang terjadi di Bengkalis dan harus dituntaskan, misalnya masalah program Jamkesmasda yang macet total, gaji guru honor yang sampai sekarang tidak dicairkan, lambannya gerak pembangunan, menurunnya indeks kesejahteraan masyarakat, program ADD, UED-SP, Inbup-PPIP yang selalu molor direalisasikan serta pembangunan infrastruktur yang diabaikan.

''Yang lebih parah lagi, pemerintahan Bengkalis lebih banyak dicampuri oleh pihak-pihak luar. Dan itu terlihar dari penempatan pejabat yang tidak melibatkan Baperjakat,'' tegasnya. (jfk)