
PEKANBARU, GORIAU.COM - Seperti main kucing-kucingan, anggaran pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) 2013 ternyata punya pola yang hampir mirip dengan PON, yakni disebar di beberapa satker. Penitipan ini disinyalir agar tidak mencolok saat dilakukan pembahasan di DPRD Riau.
Namun anggota DPRD Riau Noviwaldy Jusman sudah mencium gelagat kurang menyenangkan itu. Karenanya melalui Badan Anggaran DPRD Riau, Ketua Fraksi Demokrat ini meminta pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2013 harus disertai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sudah disusun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
''Jika tidak dilampirkan dengan RKA, kita tidak akan membahas KUA PPAS. Kalau nomenklatur saja yang disampaikan, ini sama dengan main kucing-kucingan. Karena tanpa RKA anatomi dari kegiatan tidak tergambar,'' jelas Dedet, panggilan akrab Noviwaldy.
Pemeriksaan RKA ini, tambahnya, juga penting mengingat adanya isu anggaran ISG 2013 diperkirakan Rp775 miliar dan itu tersebar di sebagian besar Satker, apalagi ada informasi bahwa hibah ke panitia diperkirakan mencapai Rp200 miliar.
Dedet menjelaskan, selama ini DPRD sering terkecoh oleh Pemprov Riau saat pembahasan KUA PPAS APBD. Pasalnya, saat pembahasan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya menyerahkan nomenklatur anggaran.
''Kita tak mau itu terulang lagi, kita ingin anggaran sesuai dengan kegiatan dan kegiatan itu harus bermuara kepada kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah. Kesehatan anggaran akan tercermin pada RKA yang disusun. Jika tak ada RKA, bagaimana DPRD mendeteksi target, sasaran, kecukupan anggaran, kepatutan dan kepatuhan. Karenanya program dan anggaran yang diajukan harus bisa dibedah lewat RKA,'' tegasnya.
Dari RKA yang disampaikan itu nantinya, juga bisa diketahui muara dari tujuan kegiatan. ''Dari sanalah kita akan pilah, anggaran mana saja yang terkait dengan ISG, dan semuanya akan ditotal sehingga anggaran ISG bisa jelas dan terang benderang,'' ujar Dedet, Kamis (1/11/2012).
Karenanya, tambah Noviwaldy, pihaknya belum bisa memastikan apakah isu anggaran ISG mencapai Rp775 miliar itu, benar atau tidak, tapi dari beberapa kegiatan yang sudah terdeteksi, bisa jadi anggarannya mendekati angka yang diisukan.
''Kita akan berita tahu kalau semua anggaran yang tersebar itu sudah dikumpulkan dan dijumlahkan. Bisa jadi dibawah itu, tapi juga bisa lebih besar,'' ujarnya. (nti)