PEKANBARU - Tindak Pidana Khusus Kejati Riau sesegera mungkin melakukan gelar perkara, untuk menetapkan tersangka dugaan Korupsi bantuan tak terduga di Pemkab Pelalawan, Provinsi Riau. Tak main-main, menurut hitungan penyidik, kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp2,8 Miliar.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau Sugeng Riyanta membeberkan, modus dalam Korupsi ini berupa kegiatan yang ditenggarai hanya fiktif. Uangnya diperoleh dari anggaran tanggap darurat, yang diduga digunakan tidak sesuai peruntukkannya (Tidak semestinya, red).

Pihaknya, sambung mantan Kajari Mukomuko tersebut, sampai saat ini sudah memintai keterangan sedikitnya 73 orang saksi. Mereka dari pejabat/birokrat dari Pemkab Pelalawan serta pihak lainnya. Ditegaskan Sugeng, sejauh ini alat bukti (Keterangan Saksi, red) dalam kasus itu sudah rampung.

"Kita sudah memeriksa sekitar 73 saksi, ini sudah optimal, meski ada juga yang tidak hadir (memenuhi panggilan, red). Sekarang tinggal keterangan dua orang saksi ahli tentang pengelolaan bantuan tak terduga itu, kemudian evaluasi," ucap Sugeng ditemui GoRiau.com di ruang kerjanya.

Selain itu, Kejati Riau juga tetap berkoordinasi dengan BPK, untuk penghitungan (kerugian negara, red), ditambah lagi kasus tersebut temuan awal BPK. Yang jelas, pertegas Sugeng, terdapat kerugian negara dalam 'lingkaran' perkara ini, di mana hasil penghitungan penyidiknya ditaksir mencapai Rp2,8 Miliar.

"Nah kita juga berupaya semaksimal mungkin, bagaimana agar uang (kerugian negara, red) itu dapat kembali. Kita juga sudah melakukan penyitaan aset dan uang, sebesar Rp55 juta. Ini yang akan terus dioptimalkan," ungkap Aspidsus Kejati Riau.

Dengan begitu dapat disimpulkan, tak lama lagi Kejati Riau bakal mengumumkan siapa saja yang terlibat dalam dugaan Korupsi ini. Hal itu juga sudah disinggung oleh Sugeng. "Setelah saksi ahli, kita akan lakukan gelar untuk menetapkan siapa tersangkanya," pungkas dia. ***