PEKANBARU – Aksi damai yang diagendakan oleh guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Provinsi Riau pada Kamis, 27 April 2023 mendapatkan dukungan dari pengamat pemerintahan Dr. Andree Armilis, S.IP, Ph.D.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pesan WhatsApp (WA) yang beredar di kalangan guru honorer yang dituduh menekan guru-guru untuk tidak mengikuti aksi tersebut.

Dr. Andree Armilis menegaskan, "Ruh demokrasi adalah kebebasan menyampaikan pendapat, demonstrasi adalah bunga-bunganya." Menurutnya, aparatur negara seharusnya tidak membatasi kebebasan rakyat dalam mengemukakan pendapat dan perasaan mereka.

Para guru honorer ini, lanjut Dr. Andree, telah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, namun kenyataannya mereka harus menghadapi ketidakpastian karir dan kompensasi ekonomi yang tidak memadai.

"Harusnya negara demokrasi yang berkiblat pada kesejahteraan (welfare) menjamin dua hal pokok: perut (kebutuhan) dan mulut (kebebasan bicara)."

Aksi damai ini diharapkan dapat menarik perhatian Gubernur Riau dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para guru PPPK. Para guru mengharapkan adanya transparansi dan keadilan dalam penerimaan PPPK tahun 2022.

Salah seorang guru PPPK yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada GoRiau.com, "Kami tidak mau lagi bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan, kami ingin bertemu Bapak Gubernur agar kami bisa menyampaikan keluh kesah kami."

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait pesan WA yang beredar tersebut. Namun, para guru PPPK tetap bertekad untuk menggelar aksi damai pada Kamis, 27 April 2023. ***