JAKARTA – Seorang advokat bernama Yasin Djamaludin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan Kejaksaan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi. Menurut Yasin, kewenangan Kejaksaan dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam gugatannya, Yasin meminta agar Pasal 30 Ayat (1) huruf d, Pasal 39, Pasal 44 ayat 4 dan ayat 5, serta Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus frasa 'atau Kejaksaan' dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa 'dan/atau kejaksaan' Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihapus.

Menurut Yasin, kewenangan jaksa dalam penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi dianggap melanggar KUHAP karena telah menciptakan ketidakpastian hukum terkait pembagian tugas penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Prapenuntutan maupun penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Selain itu, dengan diberikannya kewenangan penyidikan dalam tindak pidana tertentu, Yasin menilai Kejaksaan menjadi superpower yang dapat bertindak sewenang-wenang dalam proses penyidikan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kontrol penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dari lembaga lain.

Alasan lain, sejarah pembentukan KUHAP juga menjadi alasan Yasin untuk mengajukan gugatan ini. Yasin menilai bahwa pemberian kewenangan jaksa sebagai penyidik telah menimbulkan kesimpangsiuran karena tidak ada pembidangan yang jelas dan tegas antara fungsi penyidik dan jaksa/penuntut umum.

Kasus ini telah didaftarkan di MK dan segera disidangkan. ***