JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai ada sejumlah pasal bermasalah pada draft Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Salah di antaranya Pasal 56 Ayat (2) butir c.

Dikutip dari Tempo.co, Sekretaris Jenderal (Sekjen) AJI Bayu Wardhana, meminta DPR menghapus pasal-pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut, termasuk Pasal 56 Ayat (2) butir c.

Pasal 56 Ayat (2) butir c yang mengatur pelarangan media menayangkan konten atau siaran ekslusif jurnalisme investigasi, menurut Bayu merupakan upaya membungkam pers.

"Ini sebuah upaya pembungkaman pers yang sangat nyata," tegas Bayu saat dihubungi Tempo, Sabtu (11/5/2024).

Bayu mengingatkan, DPR seharusnya menjadikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai rujukan utama dalam penyusunan pasal yang mengatur tentang penyiaran karya jurnalistik. Anehnya, pada konsideran draft RUU Penyiaran sama sekali tidak mencantumkan Undang-Undang Pers.  

Karena itu, tegas Bayu, Pasal 56 Ayat (2) butir c tersebut harus dihapus, sebab tidak ada dasar yang jelas bagi DPR melakukan pelarangan terhadap media menayangkan atau menyiarkan konten ekslusif jurnalisme investigasi.

"Bila dibiarkan, ini menghambat kebebasan pers," ujar Bayu. 

Selain Pasal 56 Ayat (2) butir c, AJI juga menyoroti Pasal 25 Ayat (1) butir q yang mengatur ihwal sengketa jurnalistik. Menurut Bayu, pasal tersebut akan menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa jurnalistik antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Dewan Pers.

Selama ini kasus sengketa jurnalistik di penyiaran selalu ditangani oleh Dewan Pers. Draf RUU Penyiaran, kata Bayu, seakan bertujuan mengambil alih wewenang Dewan Pers dan akan membuat rumit sengketa jurnalistik. "Ini bermasalah dan harus ditolak," ucapnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Pemantauan Media Remotivi, Yovantra Arief, mengatakan RUU Penyiaran mengancam kreativitas di ruang digital. Sebab, draft tersebut berupaya membuat konten digital patuh pada aturan-aturan yang sama dengan aturan televisi konvensional. Padahal, medium dan teknologi di antara dua platform tersebut jelas berbeda. "Sehingga tidak tepat," kata Yovantra. 

Remotivi, kata dia, juga meminta agar Pasal 56 yang mengatur ihwal kelayakan isi siaran dihapus. Sebab, larangan yang termuat pada Pasal ini berpotensi mengekang hak publik untuk memperoleh konten yang eksklusif dan beragam.

"Publik memiliki hak untuk memperoleh tayangan yang eksklusif tanpa dikekang," ucapnya. 

Adapun draft RUU Penyiaran yang diperoleh Tempo berisikan 14 bab dengan jumlah total 149 pasal. Komisi I DPR selaku alat kelengkapan dewan yang membahas RUU tersebut menargetkan pembahasan rampung sesegera mungkin. 

Anggota Komisi I, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengatakan, regulasi yang dicantumkan pada Pasal di draft RUU Penyiaran merupakan hal yang penting untuk menjaga bangsa tidak terpapar konten-konten negatif. Menurut dia, isi siaran layanan media streaming digital yang menjamur saat ini kerap memuat konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia. 

Sehingga, aturan ihwal isi siaran mesti diberlakukan. Sebab, selama ini konten-konten tersebut dapat menjamur karena tidak adanya aturan yang mengatur.

"Karena sebenarnya ini penting, pemerintah itu harus memiliki otoritas kedaulatan terhadap hal-hal seperti ini untuk bangsa," kata Dave.

Alasan DPR

Sementara anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengatakan DPR tidak memiliki niat untuk memberangus kebebasan pers dengan memuatkan pasal yang melarang siaran ekslusif jurnalisme investigasi.

Politikus PDIP itu menjelaskan, pelarangan diusulkan guna mencegah terpengaruhinya opini publik terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hasanuddin menyebut soal pelarangan konten ekslusif jurnalisme investigasi ini masih didiskusikan karena jurnalisme investigasi itu ada banyak hal yang berpengaruh.

"Saya kira bisa dipahami. Jadi jangan sampai proses hukum yang dilakukan aparat terpengaruh konten jurnalisme investigasi," kata Hasanuddin kepada Tempo, Sabtu (11/5/2024).

Kendati begitu, Hasanuddin mengatakan pendapat yang meminta agar siaran ekslusif jurnalisme investigasi tetap ditayangkan juga masih bergema di ruang rapat Komisi. "Saya pribadi mendukung agar tidak dilarang. Dengan syarat tidak mempengaruhi opini publik terhadap proses hukum yang sedang berlangsung saja," ujarnya.

Pengaruh yang dimaksud Hasanuddin ialah siaran ekslusif jurnalisme investigasi dikhawatikan merubah opini dan persepsi publik terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. "Sehingga ini masih akan dikaji, belum final dilarang. Karena ada yang menyatakan ini bisa jadi pembanding," katanya.

Tidak Berdasar

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengatakan larangan untuk menyiarkan konten ekslusif jurnalisme investigasi sebagaimana yang dimuat pada Pasal 50 B Ayat 2 RUU Penyiaran tertanggal 27 Maret lalu, tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Begitu pun larangan menyiarkan siaran ekslusif jurnalisme investigasi, hal tersebut tidak berkelindan dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

"Justru jurnalisme investigasi membantu masyarakat memahami akar masalah dalam suatu peristiwa," kata Yadi.

Seorang jurnalis dan tim yang melakukan kegiatan jurnalisme investigasi, menurut Yadi, bekerja dengan mempedomani Undang-Undang Pers. Sehingga tidak ada kaitannya apabila kegiatan jurnalisme investigasi bakal mempengaruhi kerja aparat.

"Bahkan dalam beberapa kasus, penyelidikan dan penyidikan aparat dibantu oleh proses jurnalistik," ujarnya.

Karena itu, Yadi menilai penjelasan yang disampaikan oleh DPR ihwal pelarangan siaran ekslusif jurnalisme investigasi amat tidak berdasar.

"Pasal ini mesti dicabut karena berpotensi memberangus kebebasan pers," ujarnya.***