PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap bendahara daerah terkait administrasi penggunaan anggaran pada semester I tahun 2013 atas laporan keuangan Daerah (LKPD) pada Pemkab Pelalawan TA 2012 dengan hasil wajar tanpa pengecualian (WTP) atau bersih dari dugaan penggelapan keuangan.

Penyerahan hasil audit tersebut disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Riau Drs Widiyatmantoro kepada Wakil Ketua DPRDPelalawan Ikmal M Pasha, Bupati Pelalawan HM Harris, pada Selasa (25/6/2013) di auditorium Kantor Perwakilan BPK RI, disaksikan oleh Wakil Bupati Pelalawan Drs H Marwan Ibrahim dan pejabat lainya.

Dalam laporan tersebut, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pelalawan TA 2012 dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan opini ataslaporan keuangan. Buku II, memuat  LHP atas sistem pengendalian intern dan buku II adalah LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Pemkab Pelalawan merupakan Pemkab di Riau yang berhasil meraih WTP untuk tahun 2012.

Menurut Drs Widiyatmantoro, LHP atas LKPD Pemkab Pelalawan tahun 2012 itu memberikan opini WTP dengan paragraf penjelasan(WTP DPP) atas LKPD Kabupaten Pelalawan 2012. Opini ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan opini WajarDengan Pengecualian. Selain itu, Pemkab Pelalawan termasuk pemerintah daerah yang menyerahkan LKPD TA 2012 un-audited tepat waktu. Opini ini meningkat dibandingkan dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD 2010 lalu.

"Selain itu Pemkab Pelalawan  termasuk daerah yang menyerahkan LKPD tahun 2012 un-audited tepat waktu," ujarnya.

Widiyatmantoro menjelaskan, bahwa BPK sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menilai laporan keuangan Pemkab PelalawanTA 2012 telah diselesaikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2012, realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

"Adapun paragraf penjelasan adalah pada akun realisasi belanja tak terduga," katanya.

Selain itu, sambungnya, opini WTP DPP yang diberikan tersebut, didasarkan atas perbaikan signifikan atas pengelolaan persediaan dan inventarisasi seluruh aset tetap yang diperoleh untuk periode 2007 s/d 2012 guna disajikan dalam neraca per  Desember 2012 berdasar prinsip harga perolehan, telah melakukan penasediaan akhir tahun yang lebih baik dan telah berkurangnya penggunaan langsung penerima retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dan penerimaan pelayanan air bersih pada BPAP Dinas Cipta Karya.

"Meskipun dalam beberapa hal tersebut terdapat temuan mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundangan-undangan, namun temuan tersebut masih dalam batas materialitas dan tolerable error yang dapat diterima, sehingga tidak mempengaruhi pemberian opini WTP DPP yang diberikan," ungkapnya.

Ditambahkannya, karena itu BPK RI berharap Pemkab Pelalawan mampu mempertahankan dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lainya di Provinsi Riau maupun tingkat nasional.(ilm)