PEKANBARU – Organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Pekanbaru, menyoroti adanya dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala sekolah.

Ketua DPC Repdem Kota Pekanbaru, Neldi Saputra, mengatakan, dirinya menerima banyak keluhan dari para orang tua yang mengeluh karena adanya Pungli berkedok sumbangan orang tua.

"Setiap hari masih ada orang tua murid yang melapor kepada saya terkait adanya oknum di sekolah mengatasnamakan sumbangan, kok sekolah minta lagi ke wali murid, kan mereka sudah dapat anggaran 20 persen dari total APBD," kata Neldi, Jumat (29/7/2022).

Neldi mengingatkan, oknum-oknum kepala sekolah ini harus menghentikan praktik Pungli ini, karena memiliki potensi hukum. Dia bahkan siap membuka data beserta bukti terkait praktik Pungli ini.

Apalagi, wali murid yang mengadu ini berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga merasa keberatan dengan Pungli ini. Sekolah menyebut, uang itu untuk pembelian baju dan biaya bangku.

"Saya sudah mencatat Sekolah Dasar maupun SMP yang dilaporkan oleh orang tua murid ini. Kalau sumbangan sukarela, mungkin orang tua murid tidak keberatan, tetapi ini sumbangan dipatokan Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta, dan ini tidak melibatkan komite sekolah," tuturnya.

Lebih jauh, Neldi meminta kepada Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun dan Pj Bupati Kampar, Kamsol, untuk menindaktegas oknum-oknum kepala sekolah yang terindikasi melakukan Pungli ini.

Sebab, selain di Pekanbaru, persoalan yang sama juga terjadi di Pandau, Kampar.

"Kita akan mempersiapkan laporan ke penegak hukum, jika praktik-praktik seperti ini masih berlanjut," tutupnya. ***