PASIR PANGARAIAN, GORIAU.COM - Meski Bupati Kampar dan Bupati Rohul sama-sama sudah melapor dan adu data baik pada Polda Riau Pemprov Riau, namun hingga kini belum adanya solusi efektif soal sengketa lima desa. Meski begitu, Bupati Rokan Hulu, Drs Achmad MSi memastikan kelima desa tersebut milik Rohul.

Menurut Bupati Rokan Hulu, ada tiga point penting dalam masalah itu. ''Ketiga point penting itu meliputi de facto, dejure dan pengakuan masyarakat. Dari ketiga point ini, kita memiliki Kades resmi, dipilih masyarakat, infrastruktur masyarakat pun di sana semua atas nama Pemkab Rohul,'' kata Achmad di Pasir Pangaraian, Kamis (2/1/2013).

Menurutnya, Kampar hanya memiliki baliho-baliho, makanya kata Achmad, itu diniliai itu ilegal, karena itulah Satpol PP Rohul melakukan penertiban, sebab itu barang ilegal.

Dan dejure, fakta hukum, jelas dalam Undang-undang Pemekaran Nomor : 53 Tahun 1999 tentang pemekaran Rohul dari Kabupaten Kampar, kelima desa termasuk kabupaten Rohul.

''Jadi kita sah, Undang-undang tentang pemekaran itupun belum dihapus sampai saat ini, Mendagri pun belum memberikan keputusan,'' ujarnya.

Sedangkan dari poin pengakuan masyarakat, hampir seluruh masyarakat di lima desa itu, yakni Intan Makmur, Rimba Makmaur, Tanah Datar, Rimba Jaya dan Intan Jaya, mengaku mereka itu warga Rohul. ''Bisa ditelusuri administrasi masyarakat itu kebanyakan masuk ke Rohul,'' pungkas Achmad. (srt)