JAKARTA - Pemerintah China secara resmi menolak ancaman sanksi sekunder yang dilontarkan Amerika Serikat kepada negara-negara yang masih menjalin hubungan bisnis dengan Iran. Beijing berkeras kemitraannya bersama Teheran mematuhi aturan internasional dan menentang segala bentuk intervensi pihak luar yang merugikan arus perdagangan dunia.

"Kerja sama China dengan Iran dilakukan dalam kerangka hukum internasional, sehingga tidak boleh diganggu," tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (25/8/2026).

Ketegangan ini bermula dari langkah Presiden AS Donald Trump pada Kamis (20/8/2026) yang mengumumkan kampanye Operation Economic Outcast. Manuver tersebut bertujuan memutus jalur ekonomi vital Iran dan mengisolasinya pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, di tengah upaya Washington mengakhiri konflik yang telah bergulir hampir enam bulan.

Operasi Isolasi Ekonomi AS

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mempertegas ancaman tersebut dengan menyasar lima sektor utama roda ekonomi Teheran. Sektor tersebut mencakup aset digital, teknologi, emas, penerbangan, serta pelayaran. Washington bahkan telah menjatuhkan sanksi kepada sekitar 60 entitas, individu, dan kapal di berbagai negara karena dituding memfasilitasi teknologi nuklir, rudal ilegal, hingga operasi siber Teheran.

"Jika mereka tidak mengambil tindakan, maka kami akan melakukannya secara sepihak melalui kewenangan Departemen Keuangan AS," tekan Bessent di Washington DC, Senin (24/8/2026). Ia mendesak negara mitra untuk menjauhi rezim Iran jika tidak ingin ikut merasakan penderitaan isolasi ekonomi global.

Meski Bessent menolak menyebutkan daftar negara atau perusahaan yang menjadi target operasi secara rinci, posisi China sebagai mitra dagang utama Iran menempatkan Beijing dalam pusaran ancaman tersebut. Terlebih, dinamika ini memanas hanya satu bulan menjelang rencana kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Gedung Putih.

Merespons tekanan tersebut, Lin Jian mengingatkan bahwa kebijakan tekanan maksimum AS sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan. Ia mendesak pihak Barat untuk kembali duduk di meja dialog, mengingat sanksi sepihak tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB berisiko menghancurkan tatanan finansial dunia.

"Kami mengikuti perkembangan dengan saksama, dan akan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya dengan tegas," pungkasnya. ***