PEKANBARU- Kondisi perekonomian Provinsi Riau sungguh memprihatinkan. Jurang ekonomi antara rakyat jelata dengan pemilik modal begitu tinggi, meski ada ribuan perusahaan yang beroperasi di Bumi Melayu. Kenyataannya, dari 6 juta lebih penduduk Riau, tercatat sekitar 500 ribu lebih masyarakat yang tak memiliki pekerjaan tetap alias pengangguran.

"Data ini sungguh di luar perkiraan banyak pihak, namun inilah faktanya. Riau yang katanya negeri kaya, ternyata hampir 10 persen masyarakatnya menganggur, mereka hidup dikelilingi ribuan perusahaan yang setiap tahun mendapat keuntungan luar biasa dari Bumi Melayu," kata Pengamat Politik Riau Dr Ahmad Tarimizi Yusa menjawab GoRiau.com, Senin (17/4/2017).

Untuk menekan angka pengangguran itu, lanjutnya, Provinsi Riau butuh sosok pemimpin yang "bagak" alias pemberani. Pemimpin yang memiliki nyali besar dalam upaya menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi tersebut. Karena, dampak dari masalah ini sangat besar dan mempengaruhi sektor lainnya.

"Lihat saja sekarang, untuk bertahan hidup saja mereka tak takut mencuri, bahkan ada juga nekat membunuh. Tingkat kriminalitas terus meningkat. Ini tanda sulitnya mendapat pekerjaan, sehingga mereka terpaksa mencuri dan membunuh untuk bertahan hidup. Persoalan ini hendaknya disikapi semua pihak, tak bisa dibiarkan begitu saja," jelasnya.

Selain memiliki akuntabilitas publik, kata Tarmizi, pemimpin Riau ke depan juga harus kredibel, jujur dan amanah. Gubernur Riau dituntut memiliki nyali besar untuk mengatasi masalah pengangguran ini.

"Saya optimis, bagi calon-calon yang siap mengkampanyekan persoalan ini akan mampu menarik minat masyarakat untuk dipilih pada Pilgubri 2018 mendatang," ujarnya.

Dosen Fisipol Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru ini mengingatkan kepada semua figur yang menyatakan kesiapan bertarung di Pilgubri agar kembali berpikir ulang untuk maju. Jangan dianggap jabatan gubernur Riau sebagai ajang coba-coba dengan mengkampanyekan janji-janji politik yang sebenarnya tak mampu direalisasikan.

"Kata orang melayu, berpikir panjang dulu. Jangan dianggap coba-coba, amanah itu dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Mungkin di dunia bisa lepas, tapi di akhirat tak kan bisa," ujarnya.

"Pemimpin ke depan bisa menciptakan keadilan sosial dan kesamarataan sosial. Ada ngak kampanye yang jitu untuk mengatasi masalah pengangguran. Ini juga menjadi PR kita bersama," pungkasnya.

Komisioner KPU Riau Divisi Hukum dan Pengawasan Ilham Yasir belum bisa memastikan kapan tahapan Pilkada serentak 2018 dimulai.

"Mungkin September atau Oktober 2017 mulai tahapan Pilgubri. Kita masih nunggu arahan dari KPU Pusat, kapan jadwal pastinya," ujar Ilham kepada GoRiau.com.

Sesuai amanah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, bupati, wakil bupati dan walikota, wakil walikota yang maju di Pemilihan Gubernur di Provinsi yang sama, tidak harus mundur. Sedangkan, anggota DPR, DPD, DPRD, TNI dan Polri serta pejabat ASN, BUMD dan BUMN harus mundur dari jabatannya.

Dari sejumlah bakal calon yang akan mengikuti Pilgubri, ada nama Lukman Edy (anggota DPR), Edy Tanjung (anggota DPR) dan Instiawati Ayus (anggota DPD) sudah menyatakan kesiapannya bertarung. Sementara balon lainnya merupakan gubernur dan bupati yang masih aktif menjabat seperti Arsyadjuliandi Rahman (Gubernur Riau), Syamsuar (Bupati Siak), Harris (Bupati Pelalawan) dan Yopi Arianto (Bupati Inhu).***