RENGAT, GORIAU.COM - Meski sudah beroperasi selama 20 tahun lebih, namun pabrik kelapa sawit (PKS) PT Inecda Plantation di Indragiri Hulu, belum mengantongi izin. Karena itu, seharusnya Pemkab sudah mengeluarkan perintah penutupan dan tidak boleh lagi ada toleransi.

Dirinya berharap agar hal ini jangan sampai terjadi pembiaran oleh Pemkab Inhu, apalagi perusahaan tersebut telah berpuluh tahun beroperasi tanpa izin. ''Jika benar izin PKS PT IP tidak ada sebaiknya perusahaan tersebut ditutup. Artinya pihak Pemda Inhu melalui instansi terkait, jangan asal bunyi (asbun) bila tidak ditindak,'' ucapnya.

Selanjutnya dengan mencuatnya sejumlah perusahaan yang belum melengkapi legalitasnya, dimana dari Bagian Administrasi Pemerintahan melalui Kasubag Pertanahan dan Kependudukan yang menyebut ada berjumlah 60 persen dari jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kab.Inhu, bahwa izinnya mereka telah mati.

''Dimana sikapnya dalam penegakan aturan oleh instansi terkait untuk menindak perusahaan tersebut, dan berapa jumlah pajak dan restribusi yang dirugikan negara atau daerah sendiri. Dan persoalan ini jangan di biarkan, jangan hanya masyarakat kecil saja yang bisa di tindas, namun perusahaan raksasa tidak bisa. Ada apa ini semua, sehingga menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat,'' pungkasnya.

Kepala BPMD dan PPT Kab.Inhu Adri Respen membenarkan bahwa PKS PT.IP belum mengantongi izin. ''Saya berpikir selama ini telah mengantongi izin, namun izin yang ada di kantongi PT.IP melainkan izin perkebunan. Jadi belum ada, izin PKS PT.IP itu sendiri,'' ujarnya. (aun)