BANGKINANG - Beberapa orang Bidan Desa PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang tidak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pemerintah pusat kembali mendatangi DPRD Kampar, Senin (27/3/2017). Mereka minta Pemerintah Kabupaten Kampar mendesak dan perjuangkan nasib mereka ke pemerintah pusat agar tetap diangkat sebagai CPNS tanpa batasan usia.

Pertemuan para bidan PTT yang berusia diatas 35 tahun dan beberapa pengurus Forum Bidan Desa Indonesia (Forbides) Kampar itu digelar di ruang Banggar DPRD Kampar. Pertemuan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kampar Zumrotun didampingi Wakil Ketua Iib Nursaleh, Sekretaris Hendra Yani, anggota H M Kasru Syam dan Triska Felly.

Keinginan agar adanya pengangkatan bidan PTT sebagai CPNS tanpa batasan usia tidak hanya disampaikan para bidan PTT yang gagal diangkat sebagai CPNS namun juga disampaikan oleh bidan yang telah diangkat sebagai CPNS yang merupakan pengurus Forbides Kampar.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari 256 PTT bidang kesehatan di Kabupaten Kampar, yang lulus sebanyak 233 orang yang berdasarkan ketetapan Menteri PAN-RB dengan rincian untuk formasi dokter umum 2 orang, dokter gigi 6 orang dan sisanya 225 orang dari tenaga bidan.

Salah seorang bidan PTT yang tidak termasuk diangkat sebagai CPNS beberapa waktu lalu Gina Astarina kepada GoRiau.com usai hearing dengan Komisi II DPRD Kampar mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah karena semestinya bidan yang telah mengabdi lebih lama diangkat sebagai CPNS namun harapan mereka untuk diangkat menjadi kandas hanya karena pemerintah membatasi usia pengangkatan 35 tahun kebawah.

Gina juga menolak solusi yang ditawarkan pemerintah saat ini, jika bidan desa PTT yang berusia 35 tahun ke atas diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), karena mereka berharap kebijakan merekrut para bidan menjadi CPNS berlaku untuk semua.

Sementara itu Ketua Forbides Indonesia Kabupaten Kampar Sri Mulyani mengaku pengurus Forbides Kampar tetap berkomitmen membantu dan mengawal perjuangan rekan-rekannya bidan PTT yang tidak ikut diangkat sebagai CPNS meski pengurus Forbides telah diangkat sebagai CPNS.

"Kami Forbides selalu berjuang walaupun sebagian telah lulus sebagai CPNS sesuai undang-undang. Kami tetap dampingi kakak kami yang tidak lulus agar kakak kami juga ikut lulus," beber wanita yang akrab disapa Leni itu.

"Komitmen kami PNS satu PNS semuanya walaupun seseorang tersebut tak bergabung di Forbides," tegas Sri Wahyuni.

Menurutnya, Forbides sangat setuju dengan alasan 18 bidan PTT agar ikut diangkat sebagai CPNS karena telah lama mengabdi.

"Sebagaimana dikatakan DPRD tadi, ini masalah global bukan masalah daerah. Berarti bukan berpatokan ke daerah dan bergerak secara pribadi. Namun dalam hal pengangkatan tetap prosedurnya ke pemerintahan. Data tetap dari pemerintahan. Forbides hanya wadah perjuangan, kami hanya bisa mendesak pemerintah pusat," ulasnya. ***