BENGKALIS, GORIAU.COM - Jumlah koperasi di Kabupaten Bengkalis saat ini mencapai 802. Dari jumlah tersebut, 640 koperasi dikategorikan benar-benar, sedangkan 164 koperasi yang tidak aktif alias mati suri. Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab besar dalam memberikan perhatian dan pembinaan terhadap koperasi di daerah.

''Saya tekankan kepada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bengkalis agar dapat menekan jumlah angka koperasi tak sehat alias mati suri. Cari formulasi yang jitu untuk mengangkat koperasi mati suri agar mampu bangkit ke permukaan sehingga kelak dapat menjadi koperasi yang bisa dihandalkan oleh anggota maupun masyarakat,” tegas Wakil Bupati Bengkalis, H Suayatno ketika membuka Sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi di Hotel Marina, Senin (15/4/2013).

Acara pembukaan dihadiri Asisten Bidang Perekonomian H Arianto, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Jamaluddin serta sejumlah kepala dinas dan badan. Sebagai narasumber dari Kementerian Koperasi dan Diskop UMKM Provinsi Riau. Jumlah peserta sosialisasi sebanyak 160 orang yang berasal dari utusan desa yang ada di Kecamatan Bengkalis.

Wabup berharap melalui pelatihan ini dapat menyatukan persepsi dan pemahaman terhadap undang-undang perkoperasian yang baru. Hendaknya sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2012 tidak hanya sampai di sini saja, namun harus ditingkatkan secara berkelanjutan sampai ke seluruh elemen masyarakat, khususnya pelaku koperasi di Negeri Junjungan. “Apalagi dalam undang-undang koperasi yang baru terdapat hal-hal urgen yang harus disampaikan kepada seluruh pihak,” ujar Wabup.

Lahirnya UU nomor 17 tahun 2012 sempat menimbulkan pro kontra di tengah pelaku koperasi di negeri ini. Hal itu tidak lain dikarenakan fenomena serta dinamika berdemokrasi terhadap sebuah perubahan. Sehingga perbedaan pendapat yang muncul adalah dalam rangka pembenahan dan perbaikan koperasi itu sendiri.

Kepada seluruh peserta yang hadir Wabup menekankan memiliki tanggungjawab mensosialisasikan UU Perkoperasian yang baru itu ketengah masyarakat maupun pelaku usaha koperasi, supaya tercipta kemandiriaan dan koperasi yang betul-betul profesional.

“Hal ini sangat penting agar masyarakat dan khususnya pelaku koperasi dapat mempelajari serta memahami esensi dari isi dan kandungan Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 secara baik dan utuh,” jelas Wabup. (jfk)