PEKANBARU - Sekitar 120 tiang reklame ilegal yang ada di Kota Pekanbaru masih berdiri kokoh dan belum ada kepastian kapan akan dieksekusi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru mengkategorikan tiang reklame ada empat golongan, diantaranya, tiang yang punya izin dan membayar pajak, tiang yang tidak bayar pajak tapi punya izin, ketiga tiang bayar pajak tapi tidak punya izin, dan keempat tidak bayar pajak dan tidak punya izin.

Menanggapi hal ini anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla menegaskan untuk menyikapi adanya keberadaan tiang reklame ilegal ini Satpol-PP jangan hanya berpangku tangan saja.

"Bapenda juga harus menyurati pemilik tiang ini, kemudian diminta komitmennya untuk mengurus izin atau bayar pajak. Ini yang pertama kali harus dilakukan, terutama bagi tiang reklame yang posisinya legal. Tapi kalau yang posisinya ilegal jangan diberikan izin," katanya, Sabtu (25/12/2021).

Jika para pemilik tiang reklame ilegal tersebut tidak patuh dengan surat teguran yang dilayangkan oleh Bapenda, Roni menegaskan untuk Satpol PP menertibkan tiang reklame ilegal tersebut.

Bapenda merencanakan tiang reklame ilegal ini untuk dilelang, pelelangan akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Pekanbaru.

Hal ini juga mendapatkan dukungan dari politisi PAN ini, karena tiang-tiang reklame ilegal ini bisa menjadi potensi Penghasilan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Pekanbaru.

"Ini potensi untuk pemasukan dari PAD, tapi kalau misalnya tiang reklame ada di posisi yang dilarang itu harus ditertibkan dan tidak bisa dilelang," ucapnya.

Rencana lelang itu berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda nomor 04 tahun 2011 tentang reklame. Dimana pada pasal 24 ayat 1 dijelaskan Walikota dan/atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang melakukan penempelan dan pemberitahuan kepada subjek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan, penertiban sewaktu-waktu, membongkar atau menurunkan pada objek reklame, menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung.

Apabila, tidak membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk serta bertentangan dengan kepentingan umum. Pada ayat 2, hasil penertiban dan pembongkaran objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Kemudian, bagi warga yang berminat pada pelelangan. Jika menang nantinya bisa menebang sendiri tiang reklame dan potongan tiang dapat diambil. ***