PEKANBARU - Sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh lembaga-lembaga yang didanai APBN dan APBD, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menerima sekitar 10.000 pengaduan se-Indonesia setiap tahun. Meski banyak, targetnya 90 persen bisa diselesaikan.

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, saat ini pihaknya menarget 90 persen penyelesaian dari 10.000 aduan setiap tahunnya, salah satunya yaitu dengan melakukan pengawasan yang bersifat proaktif melalui inisiatif pemeriksaan.

Seperti beberapa kasus yang telah diselesaikan pada tahun 2017 yaitu impor garam tanpa rekomendasi, rangkap jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (UMD), kamar mewah di lapas Sukamiskin dan beberapa kasus besar lainnya.

"Beberapa kasus kita dorong, karena menyangkut kepentingan rakyat luas, baik soal pangan, lapangan kerja, dan penegakan hukum. Untuk sementara kita bisa mencapai target dengan sumber daya yang kita punya," kata Ahmad Alamsyah pada kuliah umum peran Ombudsman RI dalam meningkatkan mutu pelayanan negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (Fisip) Universitas Riau, Selasa (18/12/2048).

Ia juga menambahkan dari penanganan kasus tersebut dapat meminimalisir keadaan negara karena telah terbukti bahwa Ombudsman mampu memonitor dalam mengawasi kinerja dari perusahaan milik negara, pemerintah maupun perseorangan.

"Ya ini telah terbukti, beberapa diperbaiki dan masyarakat bisa merasakannya misalnya soal simpang siur data, data pangan dan sebagainya, dan sekarang sudah pasti akan pendatanya. Tentunya sebagian sudah dirasakan oleh masyarakat, " tambah Ahmad Alamsyah.

Tidak hanya seperti simpang siur data, untuk laporan-kecil seperti pengurusan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), kartu tanda penduduk (KTP), yang dalam pengurusannya agak sulit bisa diselesaikan dan jumlah itu cukup banyak dan masyarakat sudah merasakannya secara langsung. ***