PEKANBARU, GORIAU.COM - Pihak kuasa hukum dari Azlaini Agus mendesak penyidik untuk segera menunjukkan bukti rekaman kamera pemantau (CCTV) terkait penamparan yang dituduhkan ke kliennya itu.

"Jika tidak ada, maka Azlaini wajib dibebaskan dari perkara ini," demikian Kapitra.

Kapitra kepada wartawan di Mapolresta Pekanbaru, Selasa siang (3/12/2013), mengatakan, bahwa hasil visum tidak cukup kuat untuk membuktikan perkara itu.

Saat itu, Kapitra mendampingi Azlaini yang menjalani pemeriksaan berita acara konfrontir atau perdebatan bukti-bukti yang disampaikan oleh saksi pelapor.

Azlaini tampak telah hadir di ruang pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik. "Saat debat tadi, pelapor belum mampu memberikan bukti valid adanya penamparan itu," katanya.

Katanya, demikian Kapitra, korban mendapat penamparan yang mengenai pipi sebelah kiri.

Namun ketika ditanyai ketika itu tangan Azlaini sebelah mana yang mengenai pipinya, korban menurut Kapitra tidak mampu memberikan penjelasan yang akurat. "Terkesan aneh, kalau tangan kanan yang mengenai pipi kiri korban," katanya.

Pemeriksaan Azlaini dan saksi-saksi dilakukan secara tertutup, wartawan dilarang untuk melakukan peliputan di dalam ruangan itu.

Azlaini Agus sebelumnya telah beberapa kali menjalani pemeriksaan di Polresta Pekanbaru setelah sempat satu kali mangkir dari pemanggulan perdana.

Terakhir pada Jumat (29/11), usai diperiksa aparat, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu masih juga tidak mengakui pemukulan yang dilakukan olehnya terhadap Yana Novia, karyawan Bandara SSK II Pekanbaru.

Walau demikian, Majelis Kehormatan (MK) meyakini benar bahwa Wakil Ketua Ombudsman RI nonaktif tersebut telah melakukan pemukulan terhadap Yana.

Ketua Majelis Kehormatan Ombudsman RI, Masdar F Mas'udi saat konferensi pers di Jakarta menyatakan Azlaini juga melontarkan kata-kata kasar berupa hardikan bahkan makian yang diucapkan olehnya terhadap beberapa orang yang ada di sekitar kejadian tersebut.

Berdasarkan keyakinan Majelis Kehormatan Ombudmsman RI, MK merekomendasikan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Azlaini Agus berdasarkan ketentuan yang ada.

Itu karena bukti-bukti yang menjadi temuan MK Ombudsman mengarah pada pembenaran yang valid jika Azlaini benar melakukan penamparan terhadap korban.

Salah satu bukti yang dimaksud yakni hasil visum oleh korban dan diperkuat adanya permohonan maaf dari pihak keluarga Azlaini Agus.(fzr/ant)