PEKANBARU, GORIAU.COM - Proyek pengerjaan Jalan Anugerah, RT 02 RW 02 Dusun Sejati Desa Sepahat, Bukit Batu, Bengkalis, Riau ternyata benar-benar tidak dikerjakan meski uang proyek sempat dicairkan. Akibatnya sejumlah pejabat Pemkab Bengalis dapat petaka karena harus berhadapan dengan aparat hukum.

Kasus terungkap pada persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Selasa (3/12/2013). Menurut Muhammad Kurniawan selaku staf pada dinas Pekerjaan Umum (PU) pemerintah kabupaten Bengkalis, proyek itu pengerjaannya nol persen.

Muhammad Kurniawan dihadirkan ke Pengadilan Tipikor untuk terdakwa, EF yang juga mantan Kabid Jalan Dinas PU Kabupaten Bengkalis. EF didakwa telah melakukan korupsi pembangunan peningkatan jalan Bengkalis. Selain Muhammad Kurniawan, Pimpinan Cabang Asuransi Bumi Putra 1907 Dumai Delfialdi juga hadir serta satu saksi lagi bernama Asrul.

Ketiganya dihadapkan ke persidangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara Jalan Anugrah, yang sekarang sedang diproses karena diduga telah korupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam persidangan, Muhammad Kurniawan membeberkan kalau pengerjaan pada proyek tersebut sama sekali Nol persen, ''sama sekali tidak dikerjakan yang mulia'' kata saksi menjawab pertanyaan majelis hakim, JPL Tobing.

Bahkan dia menegaskan kalau proyek tersebut benar-benar sama sekali tidak dikerjakan. ''Sepengetahuan saudara kenapa pengerjaannya nol persen, apakah disitu ada hantu mengganggu, atau harimau, kenapa," tanya Tobing. ''Benar yang mulia, sama sekali tidak dikerjakan,'' tegas saksi.

Selain itu, Muhammad Kurniawan juga menjelaskan kalau pihaknya sudah memberikan dana awal sebesar 30% atau Rp300Juta untuk Base 1200 m. Dia juga menerangkan kalau dirinya sebagai PPK telah memberikan teguran sabanyak 3 kali, namun tidak pernah ditanggapi.

Pada kasus ini, EF sebagai terdakwa perannya diungkap dalam dakwaan JPU Kejari Bengkalis bahwa terdakwa selain sebagai KPA Jalan Anugrah/Kabid Jalan, dia juga bertanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek bermasalah tersebut.

Adapun objek kegiatan yang bermasalah yaitu pembangunan peningkatan jalan Anugrah, di Desa Sepahat merupakan pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan warga untuk memperlancar arus transportasi dan membuka keterisolasian wilayah sehingga dapat diharapkan meningkatkan ekonomi masyarakat secara khusus warga sekitar yang mengarah ke perbaikan peningkatan ekonomi masyarakat.

Pembangunan peningkatan jalan Anugrah merupakan jalan lingkungan yang dibangun melalui dana APBD di wilayah Kecamatan Bukit Batu, kabupaten Bengkalis.

Masih dalam dakwaan JPU, diketahui dokumen Pelaksaanan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis 2012 yang diprogramkan untuk pembangunan jalan dan jembatan melalui kegiatan peningkatan jalan lingkungan perdesaan kecamatan Bukit Batu B oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Bengkalis, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai penanggung jawab anggaran dengan item pekerjaan Peningkatan Jalan Anugrah RT 02 RW 02 Dusun Sejati Desa Sepahat, agregat base volume 1 unit dengan anggaran biaya sebesar Rp 1, 4 M.

JPU Kejari Bengkalis Arjuna Meghanada, SH MH mendakwa EF selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan peningkatan jalan telah melakukan perbuatan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan mana terdakwa berawal dari kongkalikong WY yang membeli perusahaan PT. Edi Cipta Coindo dari A. Setelah perusahaan berpindah tangan, WY lalu memindahkan lagi kepemilikan PT. Edi Cipta Coindo kepada adik iparnya Muhammad Hendro sebagai Direktur.

Pada tahun 2012 terdapat kegiatan peningkatan jalan Poros Teluk Rhu Tanjung Punak Kecamatan Rupat Utara Bengkalis dan Dusun Murni desa Sepahat Bukit Batu sepanjang 1200 X 6 M pada Dinas Bina Marga dan Pengairan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.996.143.000 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang mana EF menjabat sebagai KPA merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PT. Edi Cipta Coindo yang melakukan penawaran melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dimenangkan dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.996.143.000 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) Bahwa dalam proses penandatanganan kontrak oleh terdakwa EF tanpa dihadiri dan tanpa sepengetahuan Muhammad Hendro selaku direktur PT. Edi Cipta Coindo. Dalam realisasi pekerjaan ternyata tidak dilakukan sama sekali oleh kontraktor. Sementara uang muka telah dicairkan. Jaksa memperkirakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 704. 774.331

Atas Perbuatannya tersebut, terdakwa melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Selain itu perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 67 ayat 3 Perpres no 54 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. ***