PEKANBARU, GORIAU.COM - Gelar sidang perdana Rusli Zainal di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Jalan Teratai, tidak hanya menyedot perhatian masyarakat dan pegawai negeri. Bahkan ada sekitar 40 wartawan dari berbagai media nasional dan lokal turut meliput sidang itu.

Para awak media itu tempak tersebar di beberapa titik, baik di dalam maupun di luar ruang sidang yang dikawal ketat aparat kepolisian setempat.

Sidang perdana Rusli Zainal telah sejak pukul 10.00 WIB berlangsung dengan agenda pembacaan dakwaan oleh majelis hakim. Selain awak media, sejumlah pimpinan organisasi wartawan mulai dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Soladiritas Wartawan (Sowat), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga tampak hadir dalam sidang tersebut.

Suasana di Pengadilan Tipikor Pekanbaru tampak padat dengan ratusan pengunjung dari para pendukung Gubernur Riau. Sementara di luar halaman pengadilan, massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau menggelar aksi unjuk rasa menuntut hakim nantinya dapat memberikan hukuman yang setimpat terhadap Rusli Zainal. "Kami berharap jalannya sidang perdana gubernur ini dapat aman dan lancar," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo.

Polda Riau menempatkan 40 perseonel di dalam dan luar ruang sidang untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Gubernur Riau nonaktif, Rusli Zainal,hari ini akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Sidang kasus suap revisi Perda Pekan Olah Raga Nasional (PON) Riau dan kehutanan itu digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berada tepat di wilayah padat.

Rusli Zainal ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus dengan tiga perbuatan, dimana sebagai Gubernur Riau ia disangkakan menerima hadiah atau janji, dan melakukan pemberian yang diduga bertentangan dengan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) menyangkakan Rusli Zainal telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b. Serta Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususjya pada dugaan menerima suap terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012.

Kemudian Gubernur Riau ini juga disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, serta Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat satu kesatu KUHP dengan dugaan penerimaan suap dan menyap anggota  sejumlah legislator Riau.(fzr)