JAKARTA – World Economic Forum (WEF) memberikan peringatan keras terkait masalah pengangguran yang berpotensi menjadi risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia pada periode 2026–2028. Peringatan ini muncul di tengah ambisi besar pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pernyataan tersebut tertuang dalam Global Risks Report 2026 yang dirilis pekan ini berdasarkan survei terhadap 11 ribu pemimpin bisnis di 116 negara. Hasil Executive Opinion Survey 2025 menunjukkan bahwa minimnya peluang ekonomi dan tingginya angka pengangguran merupakan ancaman paling serius bagi stabilitas nasional dalam tiga tahun mendatang.

"Kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran dapat mendorong ekstremisme, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, serta memperparah dampak misinformasi dan disinformasi," tulis WEF dalam laporan resminya.

Lembaga global tersebut menilai kondisi ini mencerminkan persoalan struktural, mulai dari stagnasi upah hingga pergeseran tenaga kerja akibat otomatisasi dan transisi hijau.

Fenomena ketimpangan pasar kerja ini turut diakui oleh Wakil Ketua Umum Kadin, Sarman Simanjorang. Ia melihat realitas di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan karena ketidakseimbangan antara jumlah pelamar dan lowongan yang tersedia.

"Realitasnya bisa kita lihat ketika ada lowongan pekerjaan, yang dibutuhkan 10 orang tapi yang melamar ribuan. Ini indikator bahwa jumlah pengangguran dan pencari kerja tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan," jelas Sarman, Rabu (21/1/2026).

Senada dengan itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam menyoroti penurunan kualitas pekerjaan yang memicu pelemahan kelas menengah. Menurutnya, meskipun angka pengangguran terlihat turun, namun jumlah pekerja di sektor informal justru meningkat pesat.

"Ini ditandai dengan meningkatnya pekerja sektor informal, sekalipun angka pengangguran turun. Menurunnya kualitas pekerjaan menciptakan multiplier effect terhadap permintaan yang melemah dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi," ungkap Bob.

Ia juga memaparkan data mengkhawatirkan mengenai kemampuan investasi dalam menyerap tenaga kerja. Jika lima tahun lalu investasi senilai Rp1 triliun mampu menciptakan 4.000 lapangan kerja, kini angka tersebut menyusut drastis menjadi hanya sekitar 1.400 pekerjaan saja. Hal ini terjadi karena mayoritas investasi yang masuk berada di sektor padat modal dan ekstraksi yang minim penyerapan tenaga manusia.

Selain masalah lapangan kerja, survei WEF mengidentifikasi risiko lain yang membayangi Indonesia. Kualitas layanan publik serta perlindungan sosial yang minim berada di posisi kedua, disusul oleh dampak negatif teknologi kecerdasan buatan (AI) di urutan ketiga. Sementara itu, masalah inflasi dan penurunan ekonomi menempati peringkat keempat dan kelima dalam daftar risiko nasional. ***