BANGKINANG - Mengurus administrasi kependudukan di Kampar ternyata tidak semudah daerah lain. Bahkan untuk bisa dilayani, warga harus rela antre dari pagi sampai sore, itu pun hasilnya belum tentu memuaskan.

Anggota DPRD Kabupaten Kampar Hendrayani menyesalkan pelayanan dinas kependudukan catatan sipil atau disingkat dengan Disdukcapil. Pasalnya, gedung atau fasilitas Disdukcapil sudah tidak layak dalam melayani masyarakat dalam pengurusan KTP, KK, akte kelahiran dan lainnya.

"Jujur saya katakan, kasian melihat masyarakat antrean pagi hingga sore mengurus identitas kependudukan. Namun tak bisa mengurus karena terbatasnya alat dan pegawai yang bekerja, padahal mereka sudah jauh-jauh datang," sebut Hendrayani, Rabu (9/8/2017) di Gedung DPRD Kampar.

Menurut Hendrayani dengan terbatasnya pegawai yang bekerja dan fasilitas alat mesin cetak yang terbatas sehingga lambannya pengurusan di Disdukcapil.

"Seharusnya Disdukcapil mempunyai solusi dengan fasilitas terbatas. Contohnya mesin cetak e-KTP hanya dua, yang berfungsi hanya satu dengan kafasitas cuma 150. Saya kemarin (kesana, Disdukcapil, red), saya mendengar sendiri masyarakat bercarut- carut, menyumpah ada juga," ujar Hendra.

Hendrayani berharap kepada Disdukcapil agar memasukkan apa-apa saja yang perlu di perjuangan pada APBD perubahan, agar nanti diperjuangkan oleh DPRD Kampar.

"Dan salah satu mengatasi atau solusi untuk memberikan kenyamanan dalam pelayanan masyarakat di Disdukcapil tersebut adalah dengan dibangun gedung baru. Dan saya juga sudah sampaikan kepada Kepala Disdukcapil jangan lari, sampaikan kepada masyarakat dengan terbatas fasilitas dan petugas yang bekerja, agar masyarakat paham," tegasnya.

Hendrayani menjelaskan, bahwa lambannya pelayanan pembuatan Ktp elektronik dan Kk masyarakat tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari Disdukcapil saja, namun juga karena blangko dan peralatan penunjang pembuatan Ktp elektronik itu merupakan kewenangan pusat. ***