PEKANBARU, GORIAU.COM - Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) harus menelan pil pahit pada masa pemerintahannya selama lima tahun ke depan. Pil pahit tersebut berupa keputusan untuk mengambil kebijakan yang tidak populis bagi rakyat Indonesia.

Postur APBN 2015 menyediakan ruang fiskal yang sempit buat pemerintahan Jokowi-JK. Itu sebabnya, dia siap mengerek harga BBM bersubsidi. Bahkan siap untuk dinilai tak populis di mata rakyat lantaran menaikkan harga BBM demi menyehatkan fiskal negara.

Meski masih terjadi pro dan kontra, bahkan hampir seluruh masyarakat di Indonesia melakukan aksi terkait wacana menaikkan harga BBM tersebut, namun yang harus diperhatikan adalah ketersediaan BBM itu sendiri.

Wakil Gubernur Riau (Wagubri), H Arsyadjuliandi Rachman, mengharapkan, jika memang wacana tersebut menjadi kebijakan dan keputusan, diharapkan pemerintah harus benar-benar bisa memenuhi ketersediaan BBM.

"Karena jika, akan menimbulkan gejolak. Kita berharap pemerintah bersama pihak terkait juga harus mempertimbangkan hal itu," kata Wagubri.

Khusus di Riau, banyak daerah terpencil atau jauh dari pusat perkotaan untuk mendapatkan BBM. Jika tidak dengan konsep matang, aktivitas masyarakat di daerah tersebut perlahan-lahan akan lumpuh.

"Bagaimana tidak, kondisi normal saja mereka masih sulit mendapatkan BBM, apalagi dinaikkan, peluang BBM langka bisa saja terjadi," ujar Wagubri.

Memang harga BBM ini kemungkinan akan naik. Soal berapa kenaikannya, ada sejumlah opsi yang telah disodorkan pada Jokowi, yakni Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500, dan Rp 3 ribu. Yang perlu diketahui itu kenaikan tertinggi atau maksimal hanya Rp 3 ribu.

Lalu ada juga opsi soal waktu menaikan harga BBM tersebut. Dimana ada opsi untuk membagi kenaikan harga BBM tiap tahun, pada saat pemerintahan SBY dan pada saat pemerintahan Jokowi.***