SIAK SRI INDRAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Siak, Husni Merza, dalam rangka menepis isu pemberhentian massal tenaga honorer yang beredar di masyarakat.

Husni Merza menegaskan bahwa Pemkab Siak tidak pernah berencana melakukan pemberhentian tenaga honorer secara diam-diam. Sebaliknya, pemerintah terus berupaya agar tenaga honorer secara bertahap bisa diangkat menjadi ASN PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

“Pak Bupati Alfedri terus memperjuangkan agar tenaga honorer diangkat menjadi ASN PPPK secara bertahap sesuai regulasi dan kemampuan anggaran daerah,” ujar Husni di Siak Sri Indrapura, Kamis (16/1/2025).

Langkah ini, lanjut Husni, sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pemkab Siak juga mengikuti pedoman regulasi dari pemerintah pusat terkait kebutuhan organisasi dan keuangan daerah dalam pengangkatan tenaga honorer.

“Proses ini tentunya dilakukan dengan koordinasi bersama pemerintah pusat melalui Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Panitia Seleksi Nasional,” jelas Husni.

Hingga saat ini, Pemkab Siak telah berhasil mengangkat 2.744 tenaga non-ASN menjadi PPPK, dengan sisanya akan diusulkan dalam rekrutmen bertahap ke depan.

Husni juga menyesalkan adanya isu yang menyebutkan Pemkab Siak akan melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap tenaga honorer. Menurutnya, isu tersebut menyesatkan dan tidak memiliki dasar yang kuat.

“Saya heran, ada opini yang berkembang di masyarakat seolah-olah pemerintah secara diam-diam melakukan pemberhentian massal. Itu tidak benar. Justru kami terus berusaha meningkatkan status tenaga honorer menjadi PPPK,” tegasnya.

Wakil Bupati Siak menekankan bahwa tenaga honorer merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemkab Siak akan terus berupaya agar tenaga honorer yang telah mengabdi dapat memperoleh status yang lebih baik sebagai ASN PPPK.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengangkat teman-teman honorer menjadi ASN PPPK. Mari kita sama-sama berjuang dan berdoa agar semua berjalan lancar,” tutup Husni.

Dengan adanya kepastian dari Pemkab Siak ini, diharapkan para tenaga honorer dapat tetap fokus menjalankan tugasnya tanpa harus terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. ***