
PEKANBARU – Saat ini, video aksi pungli yang diduga dilakukan oknum. Satpol PP Pekanbaru, tengah viral di media sosial. Mereka diduga melakukan pungli kepada seorang nenek yang diketahui memiliki rumah kontrakan.
Dalam rekaman itu, tampak 3 pria yang mengenakan seragam Satpol PP, duduk di ruang tamu kediaman Mardiana, warga Jalan Cipta Karya, Pekanbaru. Selain itu juga tampak Mardiana merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa lembar uang kertas.
Menyikapi hal itu, Ketua Satpol PP Pekanbaru Zulfahmi Adrian langsung turun dan menemui Mardiana di kediamannya, Jumat (21/6/2024).
Menurutnya, setelah mendengar kabar tentang adanya dugaan pungli yang dilakukan oknum anggota Satpol PP tersebut, pihaknya mendatangi rumah Mardiana. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi permasalahan itu, sekaligus mengembalikan uang yang telah terlanjur diserahkan Mardiana.
Dalam kesempatan itu, Zulfahmi mengakui oknum yang melakukan pungli memang merupakan dari Satpol PP Pekanbaru.
“Memang di sini dilakukan oleh oknum Satpol PP Kota Pekanbaru berinisial (R) dan dua Tenaga Harian Lepas (THL),” jelasnya.
Ia juga menegaskan, pihaknya akan memberi tindakan tegas kepada oknum anggota Satpol PP tersebut, bila terbukti melakukan pungutan liar (pungli) tersebut.
“Kalau terbukti mereka melakukan itu, saya pastikan mereka tidak pakai seragam Satpol PP lagi,” katanya.
Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Mardiana dan media massa yang tidak diam saat mendapatkan praktik pungli.
“Ini juga akan menjadi evaluasi kami untuk menjadi lebih baik kedepannya,” terangnya.
Zulfahmi juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak perlu sungkan mengadu apabila mengalami hal serupa.
“Bagi teman-teman yang mendapatkan perlakuan dari anggota kami yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, silakan laporkan ke kami di pos pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada di Mal Pelayanan Publik (MPP),” pungkasnya.
Seperti dirilis sebelumnya, Mariana mengakui, awalnya ia diminta membayar izin kontrakan sebesar Rp1 juta untuk setiap rumah kontrakan. Sementara ia memiliki tiga unit rumah kontrakan. Sehingga total yang harus dibayarnya sebesar Rp3 juta.
Namun setelah ditawar, ketiga oknum yang salah satunya diduga PNS itu bersedia menerima sebesar Rp300 ribu per unit rumah. Sehingga total yang dibayarnya sebesar Rp900 ribu. ***