PEKANBARU - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau, Prof Dr Nazir Karim angkat bicara terkait banyaknya pengurus MUI lama yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan MUI baru. Sebut saja, seperti Tengku Zulkarnaen, Bachtiar Nasir dan Din Syamsuddin.

Dikatakan Mantan Rektor UIN Suska ini, memang di dalam rezim ini tak dipungkiri ada dominasi politik kekuasaan dalam struktur MUI. Sehingga jika dilihat secara seksama, ulama yang kerap mengkritisi pemerintah tidak masuk dalam MUI.

"Pengurus yang ada sekarang memang ulama, cuma orang yang biasa vokal mengkritisi hal yang tidak baik, memang tidak tidak masuk," kata Nazir kepada GoRiau.com, Rabu (2/12/2020).

Menanggapi hal itu, Nazir memilih berprasangka baik saja, dimana dia menganggap MUI ingin menciptakan suasana yang sejuk. Namun, sebagai tempat berkumpulnya ulama, MUI harus terus memberikan nasehat kepada pemerintah.

"Jangan pula ulama jadi sub koordinasi dari pemerintah, itu tak bagus juga. MUI itu posisinya sama dengan pemerintah, tugasnya memberikan masukan. Karena ulama ini kan dekat dengan masyarakat, dan ulama bagian dari masyarakat," tambahnya. 

Lebih jauh, Nazir menilai struktur yang ada sekarang tidak menyalahi apapun, hanya sekedar berganti posisi saja. Karena secara mekanisme semua sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Dimana, struktur disusun oleh tim formatur yang dibentuk, mulai dari perwakilan daerah, perwakilan Ormas, perwakilan perguruan tinggi dan unsur lainnya.

"Dari pemilihan saya rasa tak ada persoalan, hanya berganti orang saja. Pemilihan di MUI memang begitu," ulasnya.

MUI Riau sendiri dalam waktu dekat akan melakukan penyegaran struktur, karena masa jabatan periode ini sudah habis, kemungkinan besar akan tuntas pada akhir bulan Desember nanti.

"Penyusunan masih sama, karena ulama itu kan sifatnya musyawarah, meletakkan orang yang patut, orang tak patut juga tak bisa," tutupnya.***