PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menegaskan bahwa percepatan pengajuan APBD Perubahan oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah langkah krusial untuk menyelesaikan berbagai persoalan anggaran, mulai dari tunda bayar kegiatan tahun sebelumnya hingga keluhan publik soal infrastruktur dan pendidikan.

Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, menyatakan bahwa realisasi APBD yang masih rendah harus segera ditindaklanjuti melalui pembahasan APBD Perubahan. Menurutnya, dokumen anggaran tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan solusi konkret bagi banyak kendala pembangunan.

“APBD Perubahan ini bukan hanya untuk menutup defisit, tapi untuk menyelesaikan hutang tunda bayar kepada rekanan, memperbaiki jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat, dan mengisi kekosongan anggaran di sektor pendidikan,” tegas Budiman, Rabu (21/5/2025).

Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini, masih banyak kontraktor belum menerima pembayaran untuk pekerjaan tahun anggaran 2024. Kondisi ini menghambat kelanjutan proyek dan berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Sudah hampir satu tahun mereka menunggu. Kita tidak bisa terus menunda. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Selain itu, Budiman menekankan pentingnya eksekusi cepat terhadap proyek-proyek perbaikan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas pendidikan. Ia menyebut, di berbagai daerah di Riau, keluhan masyarakat terkait jalan rusak hingga keterbatasan sarana pendidikan sudah sangat mendesak untuk ditindaklanjuti.

“Kami banyak menerima aspirasi dari masyarakat. Jalan-jalan di desa rusak parah, sekolah butuh ruang belajar tambahan, tapi semua menunggu karena anggaran belum cair,” tambahnya.

Untuk itu, DPRD Riau meminta Pemprov segera menuntaskan penyusunan draft APBD Perubahan dan menyerahkannya sebelum awal Juni, agar pembahasan dan pengesahan bisa dilakukan sesuai tenggat.

“Kita tidak boleh kehilangan momentum. APBD Perubahan ini adalah kunci agar pembangunan berjalan lagi. Tidak ada alasan untuk menunda,” kata Budiman menutup. ***