SELATPANJANG – Kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 50 persen oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tentunya sangat berdampak terhadap keuangan daerah. Apalagi selama ini sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau bergantung pada dana transfer pusat.

Untuk itu, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar menegaskan bahwa dalam menjalankan APBD nantinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti akan lebih selektif dalam penganggaran. Fokus akan diberikan pada program yang bersifat prioritas dan mendesak.

"Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah dan situasi ini bukan hanya dialami oleh Kabupaten Kepulauan Meranti, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia," ujar Asmar kepada GoRiau.com, Selasa (11/2/2025) siang.

Dijelaskan Asmar, Instruksi Presiden RI Prabowo Subianto agar pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran daerah ditindaklanjuti Pemkab Meranti dengan memangkas anggaran untuk beberapa kegiatan seremonial dan perjalanan dinas.

"Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola anggaran yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat dialokasikan untuk program-program yang benar-benar berdampak pada masyarakat," harap bupati terpilih periode 2025-2030 itu.

Sebagaimana diketahui, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan ini menargetkan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun untuk kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun untuk daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut provinsi, kabupaten, dan kota untuk Tahun Anggaran 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi belanja APBN dan APBD 2025. ***