TELUKKUANTAN – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau Wawan Ardi akhirnya angkat bicara terkait dugaan tindak pidana korupsi di institusinya. Dia mengatakan, pihaknya sudah sangat berhati-hati dalam merencanakan hingga melaksanakan kegiatan.

"Terkait persoalan yang terjadi saat ini, kami akan evaluasi internal, pengawasan secara internal. Itu yang bisa kami lakukan dan sedang berproses di Divisi Hukum," kata Wawan Ardi kepada GoRiau.com, Senin (10/2/2025) siang di ruang kerjanya.

Pihaknya juga telah melayangkan surat permohonan audit kepada Inspektorat KPU RI. Sehingga, persoalan ini tidak berlarut-larut dan cepat selesai.

KPU Kuansing menerima dana hibah dari Pemda Kuansing untuk pelaksanaan Pilkada 2024 sebesar Rp36,8 miliar. Awalnya, KPU Kuansing mengajukan anggaran senilai Rp50 miliar. Setelah dilakukan verifikasi, disetujui Rp36,8 miliar lebih.

Secara garis besar, anggaran tersebut digunakan untuk honorarium sebesar Rp22,3 miliar lebih, tahapan persiapan dan pelaksanaan sebesar Rp11 miliar lebih dan operasional administrasi perkantoran senilai Rp3,4 miliar.

"(Rincian anggaran) Itu sama sekretariat," kata Wawan ketika ditanya mengenai rincian anggaran dana hibah Pilkada 2024. Dia mengatakan, saat ini masih dalam tahapan evaluasi anggaran. Nantinya, anggaran yang tidak terpakai akan dikembalikan ke Pemda Kuansing.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi di tubuh KPU Kuansing mencuat pasca Pilkada. Sebuah sumber dari dalal KPU Kuansing mengungkap praktik dugaan tindak pidana korupsi.

Dugaan tindak pidana korupsi berupa SPPD fiktif, penggelembungan anggaran dan dana adhoc. Sumber tersebut berharap aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap KPU Kuansing.***