PEKANBARU – Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Riau menjadi sorotan Ade Hartati Rahmat, Anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Ia mengkritik kebijakan penerimaan P3K yang dianggap tidak sesuai dengan Juknis (petunjuk teknis).

Menurut Ade Hartati Rahmat, Senin (13/3/2023), dalam Juknis disebutkan bahwa prioritas penerimaan P3K adalah mereka yang telah bekerja lebih dari tiga tahun. Namun, pada kenyataannya, banyak formasi P3K yang diisi oleh tenaga pendidik dengan masa kerja di bawah tiga tahun bahkan ada yang baru bekerja selama enam bulan.

Ade juga menyinggung rapat kerja yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan pada tanggal 19 November 2022, di mana diputuskan bahwa prioritas penerimaan P3K adalah bagi guru bantu dan tenaga honorer yang digaji melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun, kenyataannya banyak tenaga pendidik dengan kategori honor Bosda yang diterima sebagai P3K.

Dalam rapat tersebut, juga diputuskan bahwa tenaga pendidik yang telah mengabdi selama lebih dari 10 tahun akan secara otomatis diterima sebagai P3K. Namun, Ade meminta agar tenaga pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seharusnya menjadi prioritas dalam penerimaan P3K.

Terakhir, Ade juga meminta agar tenaga pendidik yang telah mengabdi selama lebih dari delapan tahun dapat dipertimbangkan untuk masuk ke dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

"Kami memohon agar Gubernur Riau Syamsuar merespon persoalan ini," tutup Ade. ***