
PEKANBARU – Sebelumnya beredar kabar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau tahun 2023 mengalami defisit hingga Rp400 miliar jika Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan ladang minyak blok Langgak tidak diserahkan pemerintah pusat ke Riau.
Namun menurut anggota Banggar DPRD Riau Mardianto Manan Banggar telah mengunci RAPBD P Provinsi Riau diangka Rp10,2 Triliun atau naik sebesar Rp200 miliar.
"Informasi yang kami dapat dari Pemprov Riau, bahwa dalam Peraturan Presiden (Perpres), PI harus dibayarkan ke Riau sebelum akhir tahun. Jadi kita sudah punya kajian untuk menetapkan Pendapatan di APBD-P," jelas Mardianto Manan.
Dengan demikian kata Mardianto pendapatan di APBDP akan bertambah dan tak akan terjadi defisit," Selain PI ada juga beberapa pendapatan lainnya seperti DBH Sawit, pajak dan lainnya, sehingga nilai RAPBD P bertambah menjadi Rp200 miliar," ucapnya.
Karena Pendapatan sudah dikunci, maka kini Banggar akan melakukan pembahasan Belanja. Nanti antara pendapatan dan belanja harus seimbang. Sehingga diakhir tahun, anggaran yang digunakan tidak terjadi defisit atau menjadi Silpa.
"Banggar sangat jeli dan berhati-hati dalam penetapan anggaran ini, supaya tidak menjadi masalah dikemudian hari," tutup politisi PAN ini. ***