
PADANG – Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta Gubernur Sumbar segera mengambil langkah tegas terhadap tempat wisata pemandian ilegal di kawasan Lembah Anai. Ombudsman menilai keberadaan pemandian tersebut membahayakan keselamatan masyarakat dan harus segera ditertibkan.
"Sebelum masalah ini semakin melebar, Ombudsman meminta tempat pemandian itu segera ditertibkan," ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumbar, Adel Wahidi, Minggu (3/3/2024).
Adel menyoroti bahwa pascabanjir lahar dingin Gunung Marapi dan galodo dari Gunung Singgalang, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tidak ada lagi pembangunan di sepanjang aliran Sungai Anai.
Menurutnya, beberapa waktu lalu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar telah mengajukan pengaduan terkait lambatnya penanganan dan penertiban bangunan di sepanjang Batang Anai.
"Ombudsman menyayangkan jika masalah ini tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, mengingat peristiwa ini telah menelan korban jiwa," tegas Adel.
Karena itu, Ombudsman mendesak Gubernur Sumbar dan Bupati Tanah Datar agar tidak menoleransi pelanggaran di kawasan tersebut dan segera mengambil tindakan hukum bersama kepolisian.
Adel menekankan, jika pemilik bangunan di sepanjang bantaran Sungai Anai tidak membongkar bangunannya secara sukarela, maka pemerintah harus bertindak. "Negara tidak boleh kalah dengan pihak yang mencari keuntungan pribadi tetapi mengorbankan nyawa orang lain," tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tragedi banjir lahar dingin yang menelan puluhan korban jiwa seharusnya menjadi momentum untuk menertibkan bangunan liar di kawasan rawan bencana tersebut.
Sementara itu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar, Lugi Hartanto, menegaskan bahwa aktivitas pemandian di sepanjang aliran Sungai Anai ilegal karena tidak memiliki izin.
"Tidak boleh ada aktivitas atau bangunan yang berdiri di sepanjang aliran Batang Anai. Kami akan segera berkoordinasi dengan kepolisian dan pemangku kepentingan untuk mendatangi lokasi tersebut," ujar Lugi.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi kepada pemilik atau pengelola pemandian ilegal itu. "Kami akan turun langsung ke lokasi untuk memastikan langkah penertiban," tutupnya. (ant)