
DURI - Selama ini razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke warung remang-remang atau tempat hiburan di wilayah Kecamatan Mandau, selalu ada saja wanita pekerja seks komersial (psk) yang terjaring. Namun tidak ada dari mereka yang terjaring ini yang diberikan pembinaan, dengan alasan Dinas Sosial tidak ada anggaran untuk itu.
Ternyata itu adalah hal yang sangat keliru. Setelah GoRiau.com (GoNews Grup) mewawancarai Kepala Dinas Sosial Bengkalis melalui sekretarisnya, Hj Martini MH, Jumat (21/4/2017) pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial memiliki anggaran untuk rehabilitasi para PSK yang terjaring razia.
"Kita punya anggaran untuk pembinaan PSK yang terjaring razia ini. Mereka akan di kirim ke Panti di Tanjung Pinang untuk mendapatkan pembinaan skil agar kedepannya dapat bekerja lebih baik," kata Martini menjelaskan.
Hanya saja selama ini, lanjutnya lagi, para PSK yang terjaring razia ini tidak mau mengikuti pembinaan tersebut. Saat diindentiviasi ternyata mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk dan kemudian di kirim untuk pembinaan, mereka kabur duluan sebelum sampai ke tujuan.
"Mengirim mereka itu pakai biaya, tidak asal kirim saja. Setelah administrasi selesai, baru mereka diantarkan ke tempat rehab, tetapi mereka justru kabur saat di perjalanan. Ini membuat administrasi yang sudah kita berikan terbuang sia-sia. Jadi hanya yang mau dibina saja yang di kirim ke panti rehab tersebut," kata Martini.
Dan setiap tahunnya, lanjut Martini, kuota yang disediakan untuk mengirim PSK ini hanya 4-6 orang.
"Karena permasalahan sosial ini ada 36 item, sehingga dana yang sudah ada itu harus dibagi-bagi. Misalnya ada orang terlantar, atau orang yang tidak ada keluarganya saat meninggal atau sakit, itu Dinas Sosial akan langsung turunkan bantuan, dan permasalahan sosial lainnya," tutup Martini. ***