
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kinerja Kakanwil BPN Riau di Maluku Utara terkait kasus suap pengurusan hak guna usaha (HGU) yang sedang ditangani.
Dalam perkembangan terbaru, wiraswasta Yohanes J Tendean dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Maluku Utara. Hal ini karena Kakanwil BPN Riau, M Syahrir yang pernah menjabat di Maluku Utara dan kinerjanya saat itu sedang diselidiki.
Menurut Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, "Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengurusan HGB di BPN Maluku Utara, di saat tersangka MS (M Syahrir) menjabat sebagai Kepala BPN Maluku Utara."
Saat ini, Yohanes diminta untuk memberikan keterangan guna melengkapi berkas kasus yang menyeret M Syahrir.
Dalam kasus ini, terdapat tiga saksi yang mangkir saat dipanggil penyidik, yaitu PNS Subagya, karyawan swasta Yadi Haryanto, dan Notaris Agusta Arizani. KPK telah menjadwalkan keterangan ulang untuk ketiga saksi tersebut.
Kasus ini berawal saat pemegang saham PT Adimulia Agrolestari, Frank Wijaya meminta General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso, untuk mengurus perpanjangan HGU perusahaannya yang akan berakhir pada 2024.
Sudarso kemudian menghubungi M Syahrir untuk mempercepat proses pengurusan dan M Syahrir meminta Rp3,5 miliar dalam bentuk dolar Singapura untuk mempercepat pengurusan HGU. Uang tersebut akhirnya diberikan oleh Frank dan Sudarso di rumah dinas M Syahrir.
Dalam kasus ini, Frank dan Sudarso diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan M Syahrir selaku penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ***