TELUKKUANTAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menyarankan agar pemerintah daerah tidak melakukan perekrutan honorer baru setelah hampir 3.000 orang dirumahkan.

"Kalau dirumahkan, jangan ada lagi perekrutan. Kalau ada, anggarannya akan kami coret," ujar Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra, SH, MH kepada GoRiau.com, Kamis (5/1/2017) di Telukkuantan.

Menurut Andi, dirumahkannya honorer saat ini bukanlah langkah yang tepat. Seharusnya pemerintah mendukung program mengulangi angka pengangguran.

"Termasuk untuk supir, itu jangan masukkan sebagai honorer. Kalau mau pake supir juga, harus gaji sendiri. Jangan pakai uang negara," tegas Andi.

DPRD sangat menyesalkan langkah pemerintah merumahkan honorer. Kebijakan tersebut tak hanya berdampak secara pribadi kepada honorer, tapi kepada seluruh masyarakat.

"Pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan jelas terganggu," ujar Andi.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pemkab Kuansing merumahkan honorer dengan alasan tidak mampu menggaji. Anehnya, pemberhentian tersebut disampaikan oleh kepala SKPD masing-masing. Padahal, honorer belum menerima gaji bulan November dan Desember. *** #KUANSING