
PEKANBARU - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada anggota DPRD 2009-2014, Ahmad Kurjuhari. Akir (Kirjuhari,red) dinyatakan hakim terbukti menerima uang Rp1 miliar lebih, dalam proses pengesahan RAPBD-P Riau 2014 dan RAPBD Riau Tahun 2015.
"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun," tegas majelis hakim yang diketuai Masrul dalam amar putusannya, Kamis (17/12/2015) siang, di ruang Cakra, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau.
Selain itu, majelis hakim juga mewajibkan politisi PAN itu membayar denda Rp200 juta. Jika tidak dibayar, maka terdakwa diwajibkan menjalani hukuman pengganti selama tiga bulan penjara.
Menurut Masrul, perbuatan terdakwa menerima suap dari Gubernur Riau (non-aktif), Annas Maamun telah menciderai citra legislatif Riau, dan bertentangan dengan tujuan negara yang sedang gencarnya memberantas tindak pidana korupsi.
"Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," tegas Masrul.
Terdakwa Ahmad Kirjauhari masih berpikir-pikir menyatakan banding terhadap vonis tersebut. Hal serupa juga dilakukan oleh jaksa KPK yang pada persidangan kali ini diwakili Arin Karniasari. Perlu diketahui, hukuman Akir ini sama dengan tuntutan jaksa KPK yang dibacakan pada sidang sebelumnya. ***