PELALAWAN - Komisi I DPRD Pelalawan kembali agendakan hearing lanjutan dengan PT Pertamina Energi Hulu Kampar, atas temuan pada pertemuan lalu. Kontraktor perusahaan tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pelalawan.

"Sesuai hasil temuan hearing pertama, kita akan masukkan dalam agenda Banmus sebagai tindak lanjut temuan hearing lalu," terang Rinto, Selasa (27/3/2018).

Anggota Komisi I ini menegaskan, dalam hearing lanjutan nanti pihaknya akan meminta penjelasan terkait tiga kontraktor perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Kerumutan ini, tidak satupun terdaftar di Disnakertrans Pelalawan.

Perusahaan tersebut yakni, PT Adonara Bhkati Bangsa, PT Marta Teknik dan PT RSI, perusahaan dibidang produksi, keamanan dan transportasi.

"Kita minta penjelasan dari mereka. Seharusnya tiga perusahaan kontraktor ini berhenti operasi, sebab belum terdaftar di Disnaker," tegasnya.

Selain itu, pihak perusahaan juga akan diminta memberikan data secara terperinci terkait jumlah tenaga kerja. Selama ini, PT Pertamina Energi Hulu Kampar dianggap telah mengabaikan tenaga kerja lokal.

"Kita minta dalam rapat lanjutan nanti, data tenaga kerja itu harus terperinci. Kita minta mereka menunjukkan data tenaga kerja yang sejelas-jelasnya," tandas politisi Golkar, kepada GoRiau.com.***