PEKANBARU - Muhammad Sabarudi menjadi satu-satunya anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru yang menemui para pedagang Sukaramai Trade Center (STC) ketika para pedagang ini mendatangi DPRD Pekanbaru untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II.

RDP ini merupakan RDP lanjutan dari pekan lalu terkait dengan tuntutan para pedagang yang menolak adanya kenaikan service charge yang dilakukan oleh pengembang STC PT Makmur Papan Permata (MPP).

"Keputusan pekan lalu rapat memang dilakukan hari ini dan di grup WhatsApp Komisi II juga ada undangan rapat pertemuan dengan pedagang," kata Sabarudi, Senin (31/1/2022).

Tak hanya beberapa orang anggota Komisi II saja yang tidak hadir, melainkan perwakilan PT MPP dan juga dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru juga tidak terlihat batang hidungnya hingga siang ini.

"Saya nggak tau apakah di Pemko belum diundang, saya belum tau. Jika seperti ini keputusan pekan lalu tetap berlaku sampai ada pembicaraan antara DPRD, Pemko, pedagang dan STC," jelas politisi PKS ini.

Sabarudi menegaskan Pemko Pekanbaru dan juga PT MPP harus bijak serta mendengarkan suara jeritan dari para pedagang STC yang juga sudah melakukan aksi unjuk rasa beberapa kali.

Dimasa pandemi Covid-19 yang sudah dua tahun melanda dan merusak tatanan kehidupan dan ekonomi ini, Pemko dan PT MPP tidak bisa semena-mena mengambil keputusan tanpa memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan.

"Jangan sampai memutuskan sesuatu tapi aspek kemanusiaannya hilang, ini juga harus menjadi pertimbangan bagi Pemko Pekanbaru dan jangan sampai kebijakan menimbulkan kerugian bagi aspek kemasyarakatan," ucapnya.

Jika Pemko Pekanbaru dan juga PT MPP tetap menaikan tarif Servis Charge tanpa melibatkan DPRD Pekanbaru dan mendengarkan keluhan dari masyarakat, Sabarudi beranggapan Pemko Pekanbaru dan PT MPP sudah mencoreng nilai-nilai kemanusiaan.

"Kalau menurut saya ini tidak pantas dan menjadi bahan evaluasi untuk Pemko, gedung STC itu aset Pemko dan aset rakyat. PT MPP selaku investor harus mendengarkan rakyat," tutupnya. ***