
PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini membutuhkan pengadaan kendaraan operasional.
Adapun pengadaan mobil ini, diantaranya untuk kendaraan operasional pimpinan yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau dan kendaraan operasional tamu.
Demikian disampaikan Gubri saat dikonfirmasi terkait pengadaan 13 unit kendaraan operasional di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau tahun 2022, Selasa (11/10/2022).
"Mobil dinas kita ini ada yang usianya sudah 10 tahun lebih, banyak yang sudah tidak layak lagi. Apa lagi setiap ada tamu harus sewa mobil, malu juga kita tiap ada tamu harus sewa," kata Gubri.
Sehingga, ia menegaskan bahwa pembelian kendaraan operasional ini juga disesuaikan dengan kebutuhan.
"Untuk dimaklumi, mobil dinas yang kadaluarsa ini juga sudah banyak yang dilelang, termasuk mobil saya. Mobil yang kadaluarsa sering rusak-rusak dan diperbaiki. Makanya perlu ada mobil, apa lagi yang ini yang dibeli untuk tamu. Kalau sewa terus cost-nya (biaya sewa, red) juga bertambah," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Riau, Aryadi saat dikonfirmasi perihal tersebut membenarkan, jika Pemprov Riau akan melakukan pembelian mobil operasional di APBD-P.
"Iya, di APBD perubahan kita alokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas pimpinan, Forkopimda dan mobil tamu," kata Aryadi yang juga Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Riau ini.
Aryadi mengatakan, kendaraan dinas pimpinan yang akan dibeli merupakan mobil Toyota Alphard sebanyak 2 unit. Kemudian kendaraan operasional Forkopimda Riau sebanyak jenis Toyota Fortuner lebih kurang 10 unit.
"Untuk kendaraan operasional tamu jenis Toyota Alphard 1 unit. Karena selama ini kalau ada tamu dari kementerian lembaga dari pusat kita selalu rental mobil. Kadang kita pakai mobil pimpinan. Sebab kendaraan operasional kita sudah tidak layak lagi untuk membawa tamu, karena mobil tahun rendah," terangnya.
Sedangkan kendaraan operasional pimpinan dilakukan pengadaan, lanjut Aryadi, karena terakhir pengadaan itu tahun 2013 saat Gubernur Riau Rusli Zainal.
"Kemudian kendaraan operasional Forkopimda Riau terakhir kita melakukan pengadaan tahun 2016. Jadi selama periode pak Gubernur Syamsuar memang belum ada kita melakukan pengadaan kendaraan operasional. Jadi memang pengadaan kendaraan operasional ini sangat dibutuhkan," paparnya.
Ditanya soal anggaran pembelian 13 kendaraan operasional tersebut, Aryadi menyatakan tak sampai Rp20 miliar.
"Berapa anggaran tak ingat, tapi dibawah Rp20 miliar," pungkas mantan Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau ini. ***